alexametrics
25.6 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

DPRD Bondowoso Temukan Kelebihan Pupuk pada Kios

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Permasalahan mengenai dugaan monopoli pupuk terus diurai. Namun, belum ada titik temu yang pasti. Sejumlah pihak pun mengklaim ada permainan mafia pupuk. Sementara, APH ataupun eksekutif memastikan tak ada kelangkaan pupuk dan dijual sesuai HET kepada petani.

Kemarin (2/2), Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso melakukan sidak ke sejumlah kios di Kecamatan Klabang. Hasilnya, mereka menemukan kelebihan pupuk subsidi sebanyak 6.231 ton yang belum disalurkan. Terlebih, pupuk itu tidak ada surat pertanggungjawabannya pada tahun 2021 lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso Andi Hermanto. Lebih lanjut, menurut Andi, kelebihan pupuk itu ada pada tingkat distributor yang belum disalurkan ke bawah. Dan akhirnya tak terserap oleh kios pengecer, bahkan belum ke tangan petani.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Ada kelebihan pupuk sebanyak 6.231 ton yang belum disalurkan dan tidak ada SPJ-nya ini. Artinya, kelebihan semacam ini cukup besar kalau tidak disalurkan kepada petani. Sedangkan di lapangan banyak petani yang merasa susah mendapatkan pupuk subsidi,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret dan tegas melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Bondowoso. “Komisi II menengarai ada stok pupuk yang memang tidak disalurkan pada saat ini, yang sudah tertebus dari produsen,” imbuhnya.

Dia menyatakan, Komisi II akan terus melakukan kajian, baik data maupun lapangan, dengan dinas terkait, baik Dinas Pertanian (Disperta) maupun bagian perekonomian pemkab terkait masalah penyaluran pupuk subsidi di beberapa lokasi. Dia mengungkapkan, keluhan petani di setiap wilayah itu semuanya sama, bahwa pupuk subsidi tersebut langka alias sulit didapatkan.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Permasalahan mengenai dugaan monopoli pupuk terus diurai. Namun, belum ada titik temu yang pasti. Sejumlah pihak pun mengklaim ada permainan mafia pupuk. Sementara, APH ataupun eksekutif memastikan tak ada kelangkaan pupuk dan dijual sesuai HET kepada petani.

Kemarin (2/2), Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso melakukan sidak ke sejumlah kios di Kecamatan Klabang. Hasilnya, mereka menemukan kelebihan pupuk subsidi sebanyak 6.231 ton yang belum disalurkan. Terlebih, pupuk itu tidak ada surat pertanggungjawabannya pada tahun 2021 lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso Andi Hermanto. Lebih lanjut, menurut Andi, kelebihan pupuk itu ada pada tingkat distributor yang belum disalurkan ke bawah. Dan akhirnya tak terserap oleh kios pengecer, bahkan belum ke tangan petani.

“Ada kelebihan pupuk sebanyak 6.231 ton yang belum disalurkan dan tidak ada SPJ-nya ini. Artinya, kelebihan semacam ini cukup besar kalau tidak disalurkan kepada petani. Sedangkan di lapangan banyak petani yang merasa susah mendapatkan pupuk subsidi,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret dan tegas melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Bondowoso. “Komisi II menengarai ada stok pupuk yang memang tidak disalurkan pada saat ini, yang sudah tertebus dari produsen,” imbuhnya.

Dia menyatakan, Komisi II akan terus melakukan kajian, baik data maupun lapangan, dengan dinas terkait, baik Dinas Pertanian (Disperta) maupun bagian perekonomian pemkab terkait masalah penyaluran pupuk subsidi di beberapa lokasi. Dia mengungkapkan, keluhan petani di setiap wilayah itu semuanya sama, bahwa pupuk subsidi tersebut langka alias sulit didapatkan.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Permasalahan mengenai dugaan monopoli pupuk terus diurai. Namun, belum ada titik temu yang pasti. Sejumlah pihak pun mengklaim ada permainan mafia pupuk. Sementara, APH ataupun eksekutif memastikan tak ada kelangkaan pupuk dan dijual sesuai HET kepada petani.

Kemarin (2/2), Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso melakukan sidak ke sejumlah kios di Kecamatan Klabang. Hasilnya, mereka menemukan kelebihan pupuk subsidi sebanyak 6.231 ton yang belum disalurkan. Terlebih, pupuk itu tidak ada surat pertanggungjawabannya pada tahun 2021 lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso Andi Hermanto. Lebih lanjut, menurut Andi, kelebihan pupuk itu ada pada tingkat distributor yang belum disalurkan ke bawah. Dan akhirnya tak terserap oleh kios pengecer, bahkan belum ke tangan petani.

“Ada kelebihan pupuk sebanyak 6.231 ton yang belum disalurkan dan tidak ada SPJ-nya ini. Artinya, kelebihan semacam ini cukup besar kalau tidak disalurkan kepada petani. Sedangkan di lapangan banyak petani yang merasa susah mendapatkan pupuk subsidi,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret dan tegas melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Bondowoso. “Komisi II menengarai ada stok pupuk yang memang tidak disalurkan pada saat ini, yang sudah tertebus dari produsen,” imbuhnya.

Dia menyatakan, Komisi II akan terus melakukan kajian, baik data maupun lapangan, dengan dinas terkait, baik Dinas Pertanian (Disperta) maupun bagian perekonomian pemkab terkait masalah penyaluran pupuk subsidi di beberapa lokasi. Dia mengungkapkan, keluhan petani di setiap wilayah itu semuanya sama, bahwa pupuk subsidi tersebut langka alias sulit didapatkan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/