alexametrics
22.4 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Alat E-KTP Terbengkalai

Dispenduk dan Kecamatan Saling Tuding

Mobile_AP_Rectangle 1

Hasil klarifikasi Komisi I, Dispendukcapil Bondowoso dan pihak kecamatan saling lempar tanggung jawab. “Kata Dispendukcapil karena operator kecamatan tidak mampu mengoperasikan. Kata kecamatan, karena tidak ada petunjuk Dispenduk mau dibagaimanakan,” jelasnya.

Akibatnya, lanjut dia, masyarakat masih harus datang ke Dispendukcapil untuk rekaman e-KTP, mencetak KK, dan lainnya. “Kami setujui saat pembahasan dulu karena programnya bagus, untuk mempermudah masyarakat. Tetapi, kalau dibiarkan begini, maka ini akan menjadi program gagal. Ini kan lagi Covid-19. seharusnya layanan online dimaksimalkan,” jelasnya.

Menurutnya, ini ketidaktegasan sekretaris daerah dalam menyinergikan antar-OPD. “Sekda seharusnya yang bertanggung jawab. Ini tak mampu mengoordinasikan antar-OPD,” imbuhnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pihaknya segera memanggil dinas dan mempertemukannya dengan semua kecamatan. Sehingga tahun 2021 tidak lagi masyarakat yang harus ke Dispenduk. “Ini kan dibiayai APBD. Eman kalau setelah pengadaan dibiarkan. Bagi kecamatan yang sudah, alatnya harus dipersiapkan,” tegas politisi PKB tersebut.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Bondowoso M Tamin mengaku, alat perekam tersebut sudah ada yang digunakan. “Ada yang memang terkendala jaringan. Ini kan tergantung jaringan pusat. Alat rekam e-KTP di 14 kecamatan,” jelasnya, saat dihubungi via sambungan telepon.

Namun, ketika ditanya harga setiap unit alat rekam e-KTP dan alat cetak KK, Tamin justru mengaku lupa. “Ndak hafal saya, lupa. Lupa saya, itu tahun 2019 kalau gak keliru,” imbuhnya.

- Advertisement -

Hasil klarifikasi Komisi I, Dispendukcapil Bondowoso dan pihak kecamatan saling lempar tanggung jawab. “Kata Dispendukcapil karena operator kecamatan tidak mampu mengoperasikan. Kata kecamatan, karena tidak ada petunjuk Dispenduk mau dibagaimanakan,” jelasnya.

Akibatnya, lanjut dia, masyarakat masih harus datang ke Dispendukcapil untuk rekaman e-KTP, mencetak KK, dan lainnya. “Kami setujui saat pembahasan dulu karena programnya bagus, untuk mempermudah masyarakat. Tetapi, kalau dibiarkan begini, maka ini akan menjadi program gagal. Ini kan lagi Covid-19. seharusnya layanan online dimaksimalkan,” jelasnya.

Menurutnya, ini ketidaktegasan sekretaris daerah dalam menyinergikan antar-OPD. “Sekda seharusnya yang bertanggung jawab. Ini tak mampu mengoordinasikan antar-OPD,” imbuhnya.

Pihaknya segera memanggil dinas dan mempertemukannya dengan semua kecamatan. Sehingga tahun 2021 tidak lagi masyarakat yang harus ke Dispenduk. “Ini kan dibiayai APBD. Eman kalau setelah pengadaan dibiarkan. Bagi kecamatan yang sudah, alatnya harus dipersiapkan,” tegas politisi PKB tersebut.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Bondowoso M Tamin mengaku, alat perekam tersebut sudah ada yang digunakan. “Ada yang memang terkendala jaringan. Ini kan tergantung jaringan pusat. Alat rekam e-KTP di 14 kecamatan,” jelasnya, saat dihubungi via sambungan telepon.

Namun, ketika ditanya harga setiap unit alat rekam e-KTP dan alat cetak KK, Tamin justru mengaku lupa. “Ndak hafal saya, lupa. Lupa saya, itu tahun 2019 kalau gak keliru,” imbuhnya.

Hasil klarifikasi Komisi I, Dispendukcapil Bondowoso dan pihak kecamatan saling lempar tanggung jawab. “Kata Dispendukcapil karena operator kecamatan tidak mampu mengoperasikan. Kata kecamatan, karena tidak ada petunjuk Dispenduk mau dibagaimanakan,” jelasnya.

Akibatnya, lanjut dia, masyarakat masih harus datang ke Dispendukcapil untuk rekaman e-KTP, mencetak KK, dan lainnya. “Kami setujui saat pembahasan dulu karena programnya bagus, untuk mempermudah masyarakat. Tetapi, kalau dibiarkan begini, maka ini akan menjadi program gagal. Ini kan lagi Covid-19. seharusnya layanan online dimaksimalkan,” jelasnya.

Menurutnya, ini ketidaktegasan sekretaris daerah dalam menyinergikan antar-OPD. “Sekda seharusnya yang bertanggung jawab. Ini tak mampu mengoordinasikan antar-OPD,” imbuhnya.

Pihaknya segera memanggil dinas dan mempertemukannya dengan semua kecamatan. Sehingga tahun 2021 tidak lagi masyarakat yang harus ke Dispenduk. “Ini kan dibiayai APBD. Eman kalau setelah pengadaan dibiarkan. Bagi kecamatan yang sudah, alatnya harus dipersiapkan,” tegas politisi PKB tersebut.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Bondowoso M Tamin mengaku, alat perekam tersebut sudah ada yang digunakan. “Ada yang memang terkendala jaringan. Ini kan tergantung jaringan pusat. Alat rekam e-KTP di 14 kecamatan,” jelasnya, saat dihubungi via sambungan telepon.

Namun, ketika ditanya harga setiap unit alat rekam e-KTP dan alat cetak KK, Tamin justru mengaku lupa. “Ndak hafal saya, lupa. Lupa saya, itu tahun 2019 kalau gak keliru,” imbuhnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/