DABASAH, RADARJEMBER.ID – Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus dilakukan. Hal itu terlihat berdasarkan pelantikan pejabat yang beberapa pekan terakhir terus dilakukan. Terakhir pada pengujung 2021 lalu, ratusan pejabat administrasi beralih ke pejabat fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan. Mereka secara langsung dilantik oleh Bupati Bondowoso di pendapa, Jumat (31/12) pagi.
Penyederhanaan birokrasi dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang fleksibel serta diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi. Selain itu, peralihan jabatan tersebut juga bertujuan untuk menciptakan organisasi yang lebih dinamis dan profesional, sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah kepada publik.
Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin menjelaskan, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya dari pemkab untuk mencapai good governance. Untuk dapat mewujudkan hal itu, aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan untuk unggul, bekerja cepat, tanggap, dan berani dalam mengambil keputusan. Serta dituntut dapat mencari terobosan-terobosan baru untuk organisasi. “Tanpa harus terkendala dengan kondisi dan situasi yang ada,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga mengungkapkan peralihan jabatan juga sebagai upaya melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintah. Para ASN juga dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan sistem manajemen kinerja adaptif. “Saya berharap adanya penyetaraan jabatan ini akan dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam hal pelayanan publik,” imbuhnya.
Salwa juga berharap para pemberi layanan lebih responsif terhadap masyarakat. Hal itu tentu akan berdampak pada penerima layanan. Mereka akan mendapatkan keuntungan atau kemudahan dalam hal koordinasi, informasi, ketepatan, dan kecepatan penyelesaian suatu layanan. “Secara bersama-sama berjuang untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bondowoso,” cetusnya.
Dirinya juga menjelaskan, penyetaraan jabatan ini sudah sesuai arahan Presiden RI terkait penyederhanaan birokrasi dan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, serta profesional. Hal tersebut tertuang dalam PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2021.
Dalam arahan itu, lanjut orang nomor satu di Bumi Ki Ronggo ini, berisi tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam penyederhanaan birokrasi. Meliputi penyederhanaan menjadi dua level eselon, di antaranya eselon II dan III. Serta peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan. “Baru saja telah dilantik sebanyak 200 orang, 20 orang secara langsung dan 180 orang mengikuti prosesi secara daring,” pungkasnya. (ham/c2/lin)
Reporter : Ilham Wahyudi
Editor : Lintang Anis Bena Kinanti
Fotografer : Ilham Wahyudi