alexametrics
23.6 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Pengesahan APBD Bondowoso 2022 Lemot

RPJMD Masih Dibahas, KUA PPAS Dipastikan Terlambat

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 di Kabupaten Bondowoso dipastikan molor. Padahal seharusnya pengesahan terakhir pada akhir November kemarin. Bahkan sampai kemarin (1/12), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD belum diterima oleh DPRD. Tak hanya itu, Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan KUA PPAS masih dalam pembahasan di DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso Ahmad Dhafir mengakui bahwa minggu kedua Juli lalu bupati sudah menyerahkan KUA PPAS. Namun, di sisi lain eksekutif telat menyerahkan revisi RPJMD. “Seharusnya menyerahkan RPJMD ke DPR bulan April. April, Mei, Juni, anggaplah tiga bulan, paling lambat minggu kedua bulan Juli KUA PPAS-nya. Ini baru diserahkan bulan November revisi RPJMD-nya,” katanya.

Padahal, kata dia, RPJMD itu menjadi dasar untuk KUA PPAS. Sementara, KUA PPAS menjadi dasar menyusun APBD. Saat ini, kata dia, Pansus RPJMD masih bekerja dengan diketuai H Tohari yang juga merupakan Ketua Fraksi PKB.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Saya minta dipercepat pembahasannya. Seharusnya setelah RPJMD baru KUA PPAS, dan setelah itu pembahasan APBD. Seharusnya akhir November didok. Jangan DPRD dianggap menghambat,” jelasnya.

Dhafir menambahkan, begitu revisi RPJMD selesai, barulah akan disusun KUA PPAS. “Semua aturannya sudah jelas. Begitu proses dan mekanismenya. Keterlambatan bukan di legislatif,” imbuhnya.

Disinggung adanya surat bahwa DPRD tidak menerima KUA PPAS tersebut, Dhafir pun membantah. “Kami tidak pernah menerima surat. Kami tidak pernah menolak. Tapi, tolong dihormati, kami sedang membahas revisi RPJMD. Bahkan pidato bupati akan menyelaraskan antara RPJMD provinsi dan kabupaten. Apakah sudah selaras?” tanyanya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 di Kabupaten Bondowoso dipastikan molor. Padahal seharusnya pengesahan terakhir pada akhir November kemarin. Bahkan sampai kemarin (1/12), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD belum diterima oleh DPRD. Tak hanya itu, Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan KUA PPAS masih dalam pembahasan di DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso Ahmad Dhafir mengakui bahwa minggu kedua Juli lalu bupati sudah menyerahkan KUA PPAS. Namun, di sisi lain eksekutif telat menyerahkan revisi RPJMD. “Seharusnya menyerahkan RPJMD ke DPR bulan April. April, Mei, Juni, anggaplah tiga bulan, paling lambat minggu kedua bulan Juli KUA PPAS-nya. Ini baru diserahkan bulan November revisi RPJMD-nya,” katanya.

Padahal, kata dia, RPJMD itu menjadi dasar untuk KUA PPAS. Sementara, KUA PPAS menjadi dasar menyusun APBD. Saat ini, kata dia, Pansus RPJMD masih bekerja dengan diketuai H Tohari yang juga merupakan Ketua Fraksi PKB.

“Saya minta dipercepat pembahasannya. Seharusnya setelah RPJMD baru KUA PPAS, dan setelah itu pembahasan APBD. Seharusnya akhir November didok. Jangan DPRD dianggap menghambat,” jelasnya.

Dhafir menambahkan, begitu revisi RPJMD selesai, barulah akan disusun KUA PPAS. “Semua aturannya sudah jelas. Begitu proses dan mekanismenya. Keterlambatan bukan di legislatif,” imbuhnya.

Disinggung adanya surat bahwa DPRD tidak menerima KUA PPAS tersebut, Dhafir pun membantah. “Kami tidak pernah menerima surat. Kami tidak pernah menolak. Tapi, tolong dihormati, kami sedang membahas revisi RPJMD. Bahkan pidato bupati akan menyelaraskan antara RPJMD provinsi dan kabupaten. Apakah sudah selaras?” tanyanya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 di Kabupaten Bondowoso dipastikan molor. Padahal seharusnya pengesahan terakhir pada akhir November kemarin. Bahkan sampai kemarin (1/12), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD belum diterima oleh DPRD. Tak hanya itu, Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan KUA PPAS masih dalam pembahasan di DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso Ahmad Dhafir mengakui bahwa minggu kedua Juli lalu bupati sudah menyerahkan KUA PPAS. Namun, di sisi lain eksekutif telat menyerahkan revisi RPJMD. “Seharusnya menyerahkan RPJMD ke DPR bulan April. April, Mei, Juni, anggaplah tiga bulan, paling lambat minggu kedua bulan Juli KUA PPAS-nya. Ini baru diserahkan bulan November revisi RPJMD-nya,” katanya.

Padahal, kata dia, RPJMD itu menjadi dasar untuk KUA PPAS. Sementara, KUA PPAS menjadi dasar menyusun APBD. Saat ini, kata dia, Pansus RPJMD masih bekerja dengan diketuai H Tohari yang juga merupakan Ketua Fraksi PKB.

“Saya minta dipercepat pembahasannya. Seharusnya setelah RPJMD baru KUA PPAS, dan setelah itu pembahasan APBD. Seharusnya akhir November didok. Jangan DPRD dianggap menghambat,” jelasnya.

Dhafir menambahkan, begitu revisi RPJMD selesai, barulah akan disusun KUA PPAS. “Semua aturannya sudah jelas. Begitu proses dan mekanismenya. Keterlambatan bukan di legislatif,” imbuhnya.

Disinggung adanya surat bahwa DPRD tidak menerima KUA PPAS tersebut, Dhafir pun membantah. “Kami tidak pernah menerima surat. Kami tidak pernah menolak. Tapi, tolong dihormati, kami sedang membahas revisi RPJMD. Bahkan pidato bupati akan menyelaraskan antara RPJMD provinsi dan kabupaten. Apakah sudah selaras?” tanyanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/