alexametrics
26.5 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Dugaan Pemerasan oleh Komisi IV DPRD Bondowoso Diabaikan

Mobile_AP_Rectangle 1

TENGGARANG, Radar Ijen – Seperti hilang jejak. Isu dugaan pemerasan oleh oknum anggota Komisi IV DPRD Bondowoso semakin menghilang. Rapat yang dinakhodai oleh Badan Kehormatan (BK) untuk menindaklanjuti masalah itu semakin tak terdengar. Apalagi, saat ini soal LKPJ menjadi alasan rapat BK menguap.

Dikonfirmasi sebelumnya, Ketua BK DPRD Bondowoso Bambang Mujiyono mengakui belum ada rapat lanjutan terkait informasi yang sudah dikonsumsi publik itu. Menurutnya, rapat tak terlaksana karena kesibukan legislatif yang saat ini sedang mengurusi LKPJ. “Masih belum ada rapat lanjutan. DPRD masih sibuk LKPJ,” terangnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh Jawa Pos Radar Ijen.

Alasan itu membuat pengamat kembali mendapat sorotan tajam dari Direktur Lembaga Pengkajian dan Perlindungan Korban Kebijakan Publik (LP2KP) Bondowoso Miftahul Huda mempertanyakan, jika hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut. “Menurut saya salah kaprah ini. BK ini patut untuk dipertanyakan kredibilitasnya,” geramnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Persoalan etik itu, menurutnya, tidak boleh molor hanya karena urusan lain. BK sebagai penjaga moral dan etika DPRD seharusnya sudah selesai mengatasi. Karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat instansi legislatif itu. “Harusnya persoalan seperti ini sudah selesai, dilakukan hingga melahirkan rekomendasi,” geramnya.

- Advertisement -

TENGGARANG, Radar Ijen – Seperti hilang jejak. Isu dugaan pemerasan oleh oknum anggota Komisi IV DPRD Bondowoso semakin menghilang. Rapat yang dinakhodai oleh Badan Kehormatan (BK) untuk menindaklanjuti masalah itu semakin tak terdengar. Apalagi, saat ini soal LKPJ menjadi alasan rapat BK menguap.

Dikonfirmasi sebelumnya, Ketua BK DPRD Bondowoso Bambang Mujiyono mengakui belum ada rapat lanjutan terkait informasi yang sudah dikonsumsi publik itu. Menurutnya, rapat tak terlaksana karena kesibukan legislatif yang saat ini sedang mengurusi LKPJ. “Masih belum ada rapat lanjutan. DPRD masih sibuk LKPJ,” terangnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh Jawa Pos Radar Ijen.

Alasan itu membuat pengamat kembali mendapat sorotan tajam dari Direktur Lembaga Pengkajian dan Perlindungan Korban Kebijakan Publik (LP2KP) Bondowoso Miftahul Huda mempertanyakan, jika hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut. “Menurut saya salah kaprah ini. BK ini patut untuk dipertanyakan kredibilitasnya,” geramnya.

Persoalan etik itu, menurutnya, tidak boleh molor hanya karena urusan lain. BK sebagai penjaga moral dan etika DPRD seharusnya sudah selesai mengatasi. Karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat instansi legislatif itu. “Harusnya persoalan seperti ini sudah selesai, dilakukan hingga melahirkan rekomendasi,” geramnya.

TENGGARANG, Radar Ijen – Seperti hilang jejak. Isu dugaan pemerasan oleh oknum anggota Komisi IV DPRD Bondowoso semakin menghilang. Rapat yang dinakhodai oleh Badan Kehormatan (BK) untuk menindaklanjuti masalah itu semakin tak terdengar. Apalagi, saat ini soal LKPJ menjadi alasan rapat BK menguap.

Dikonfirmasi sebelumnya, Ketua BK DPRD Bondowoso Bambang Mujiyono mengakui belum ada rapat lanjutan terkait informasi yang sudah dikonsumsi publik itu. Menurutnya, rapat tak terlaksana karena kesibukan legislatif yang saat ini sedang mengurusi LKPJ. “Masih belum ada rapat lanjutan. DPRD masih sibuk LKPJ,” terangnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh Jawa Pos Radar Ijen.

Alasan itu membuat pengamat kembali mendapat sorotan tajam dari Direktur Lembaga Pengkajian dan Perlindungan Korban Kebijakan Publik (LP2KP) Bondowoso Miftahul Huda mempertanyakan, jika hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut. “Menurut saya salah kaprah ini. BK ini patut untuk dipertanyakan kredibilitasnya,” geramnya.

Persoalan etik itu, menurutnya, tidak boleh molor hanya karena urusan lain. BK sebagai penjaga moral dan etika DPRD seharusnya sudah selesai mengatasi. Karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat instansi legislatif itu. “Harusnya persoalan seperti ini sudah selesai, dilakukan hingga melahirkan rekomendasi,” geramnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/