alexametrics
22.7 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Muncul Dugaan Penyelewengan Miliaran Rupiah

Soroti Proses Tender Pembangunan Kamar Operasi RSUD

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID  – Sejumlah fraksi di DPRD Bondowoso menyoroti dugaan penyelewengan proses tender pembangunan kamar operasi terintegrasi dua ruang operasi dan renovasi ruangan penunjang pada bangunan rumah sakit senilai lebih dari Rp 13,5 miliar di RSUD dr Koesnadi. Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, kemarin (1/7), di DPRD.

Fraksi yang menyoroti hal tersebut yakni Fraksi PKB, PDI Perjuangan, dan Fraksi Amanat Golongan Karya. Juru bicara Fraksi PKB DPRD Bondowoso Sutriyono mengatakan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI, diketahui proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan dimenangkan oleh PT IWSH.

Menurutnya, data akta perubahan terakhir perusahaan yang dicantumkan dalam daftar isian kualifikasi penawaran tidak sesuai dengan dokumen asli akta perubahan terakhir. “Perbedaan akta perubahan perusahaan antara isian kualifikasi dengan dokumen akta asli tersebut menunjukkan bahwa daftar isian kualifikasi tidak diisi dengan data yang benar,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain itu, kata dia, pengalaman pekerjaan juga tidak sesuai dengan isian. Di mana pemenang mengaku pernah berpengalaman desain rancang bangun gedung Klinik Adikarsa, Lokasi Kabupaten Lombok, tahun 2016, dan pembangunan Gudang Alakon, Kabupaten Bangkalan, tahun 2016.

Tetapi hasil konfirmasi kepada PT IHSW atas kebenaran dokumen pengalaman pekerjaan perusahaan yang ada dalam daftar isian data kualifikasi penawaran, ternyata PT IHSW hanya memiliki pengalaman pekerjaan pembangunan Gudang Alakon, Kabupaten Bangkalan, tahun 2016. “Hal itu berdasarkan dokumen asli kontrak pembangunan Gudang Alakon, Kabupaten Bangkalan, tahun 2016,” imbuhnya.

Sedangkan untuk pekerjaan desain rancang bangun Gedung Klinik Adikarsa di Lombok Tengah, PT IWSH tidak bisa menunjukkan dokumen asli kontrak pekerjaan. “Selanjutnya, keterangan Direktur PT IWSH menyatakan bahwa perusahaannya tidak pernah memiliki pengalaman jenis pekerjaan rancang bangun terintegrasi bangunan kesehatan sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pemilihan,” jelasnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID  – Sejumlah fraksi di DPRD Bondowoso menyoroti dugaan penyelewengan proses tender pembangunan kamar operasi terintegrasi dua ruang operasi dan renovasi ruangan penunjang pada bangunan rumah sakit senilai lebih dari Rp 13,5 miliar di RSUD dr Koesnadi. Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, kemarin (1/7), di DPRD.

Fraksi yang menyoroti hal tersebut yakni Fraksi PKB, PDI Perjuangan, dan Fraksi Amanat Golongan Karya. Juru bicara Fraksi PKB DPRD Bondowoso Sutriyono mengatakan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI, diketahui proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan dimenangkan oleh PT IWSH.

Menurutnya, data akta perubahan terakhir perusahaan yang dicantumkan dalam daftar isian kualifikasi penawaran tidak sesuai dengan dokumen asli akta perubahan terakhir. “Perbedaan akta perubahan perusahaan antara isian kualifikasi dengan dokumen akta asli tersebut menunjukkan bahwa daftar isian kualifikasi tidak diisi dengan data yang benar,” katanya.

Selain itu, kata dia, pengalaman pekerjaan juga tidak sesuai dengan isian. Di mana pemenang mengaku pernah berpengalaman desain rancang bangun gedung Klinik Adikarsa, Lokasi Kabupaten Lombok, tahun 2016, dan pembangunan Gudang Alakon, Kabupaten Bangkalan, tahun 2016.

Tetapi hasil konfirmasi kepada PT IHSW atas kebenaran dokumen pengalaman pekerjaan perusahaan yang ada dalam daftar isian data kualifikasi penawaran, ternyata PT IHSW hanya memiliki pengalaman pekerjaan pembangunan Gudang Alakon, Kabupaten Bangkalan, tahun 2016. “Hal itu berdasarkan dokumen asli kontrak pembangunan Gudang Alakon, Kabupaten Bangkalan, tahun 2016,” imbuhnya.

Sedangkan untuk pekerjaan desain rancang bangun Gedung Klinik Adikarsa di Lombok Tengah, PT IWSH tidak bisa menunjukkan dokumen asli kontrak pekerjaan. “Selanjutnya, keterangan Direktur PT IWSH menyatakan bahwa perusahaannya tidak pernah memiliki pengalaman jenis pekerjaan rancang bangun terintegrasi bangunan kesehatan sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pemilihan,” jelasnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID  – Sejumlah fraksi di DPRD Bondowoso menyoroti dugaan penyelewengan proses tender pembangunan kamar operasi terintegrasi dua ruang operasi dan renovasi ruangan penunjang pada bangunan rumah sakit senilai lebih dari Rp 13,5 miliar di RSUD dr Koesnadi. Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, kemarin (1/7), di DPRD.

Fraksi yang menyoroti hal tersebut yakni Fraksi PKB, PDI Perjuangan, dan Fraksi Amanat Golongan Karya. Juru bicara Fraksi PKB DPRD Bondowoso Sutriyono mengatakan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI, diketahui proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan dimenangkan oleh PT IWSH.

Menurutnya, data akta perubahan terakhir perusahaan yang dicantumkan dalam daftar isian kualifikasi penawaran tidak sesuai dengan dokumen asli akta perubahan terakhir. “Perbedaan akta perubahan perusahaan antara isian kualifikasi dengan dokumen akta asli tersebut menunjukkan bahwa daftar isian kualifikasi tidak diisi dengan data yang benar,” katanya.

Selain itu, kata dia, pengalaman pekerjaan juga tidak sesuai dengan isian. Di mana pemenang mengaku pernah berpengalaman desain rancang bangun gedung Klinik Adikarsa, Lokasi Kabupaten Lombok, tahun 2016, dan pembangunan Gudang Alakon, Kabupaten Bangkalan, tahun 2016.

Tetapi hasil konfirmasi kepada PT IHSW atas kebenaran dokumen pengalaman pekerjaan perusahaan yang ada dalam daftar isian data kualifikasi penawaran, ternyata PT IHSW hanya memiliki pengalaman pekerjaan pembangunan Gudang Alakon, Kabupaten Bangkalan, tahun 2016. “Hal itu berdasarkan dokumen asli kontrak pembangunan Gudang Alakon, Kabupaten Bangkalan, tahun 2016,” imbuhnya.

Sedangkan untuk pekerjaan desain rancang bangun Gedung Klinik Adikarsa di Lombok Tengah, PT IWSH tidak bisa menunjukkan dokumen asli kontrak pekerjaan. “Selanjutnya, keterangan Direktur PT IWSH menyatakan bahwa perusahaannya tidak pernah memiliki pengalaman jenis pekerjaan rancang bangun terintegrasi bangunan kesehatan sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pemilihan,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/