alexametrics
30.3 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Gak Patuh, Kades Kasemek Ancam Tak Beri Bansos

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pencairan bantuan sosial (bansos) sembako di Bondowoso ternyata menuai permasalahan. Pasalnya, bantuan yang diserahkan dalam bentuk uang tersebut harus digunakan untuk membeli sembako. Namun, dalam pelaksanaannya di sejumlah desa, pembelian ditentukan oleh kepala desa. Seperti yang terjadi di Desa Kasemek, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso.

Walaupun demikian, Hanaki, Kades Kasemek, Kecamatan Tenggarang, mengatakan, pihaknya melakukan penentuan KPM untuk pencairan bansos ke toko tertentu bukan tanpa alasan. Hal itu dilakukan karena dia tidak senang jika terdapat warganya yang masuk KPM melakukan komplain atau mengeluh terkait proses pencairan bansos ataupun kualitas sembako.

Pembelian sembako dari dana bansos  tersebut justru diarahkan ke toko yang pemiliknya salah satu perangkat desa. Menurut Hanaki, pemusatan pembelian sembako dari bansos ini di toko yang telah ditunjuk sebelumnya merupakan salah satu upaya untuk menyejahterakan warga sekitar. Oleh sebab itu, jika warga masih keberatan, dirinya menganggap hal itu sebagai bentuk perpecahan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia mengancam tidak akan memfasilitasi maupun memberikan segala bentuk bansos lagi ke depannya kepada warga yang mengeluh atau keberatan dengan kebijakan tersebut. Termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Hanaki berargumen, kebijakan yang diambil tersebut karena pihaknya ingin warga patuh terhadap semua kebijakan yang diambil Pemerintah Desa Kasemek. “Kalau masyarakat sadar, ayo kerja bersatu,” katanya.

Sementara itu, narasumber Jawa Pos Radar Ijen yang enggan disebut namanya mengaku, ia terpaksa mencairkan bansos tersebut ke toko yang telah ditunjuk Kades Kasemek. Sebab, dia sudah diperingatkan oleh kepala desa untuk patuh. Jika tidak, maka dia tidak akan mendapatkan bansos lagi. “Sudah disuruh ke sana sama Pak Kades. Kalau tidak belanja di sana, tak akan dapat lagi katanya,” terangnya.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pencairan bantuan sosial (bansos) sembako di Bondowoso ternyata menuai permasalahan. Pasalnya, bantuan yang diserahkan dalam bentuk uang tersebut harus digunakan untuk membeli sembako. Namun, dalam pelaksanaannya di sejumlah desa, pembelian ditentukan oleh kepala desa. Seperti yang terjadi di Desa Kasemek, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso.

Walaupun demikian, Hanaki, Kades Kasemek, Kecamatan Tenggarang, mengatakan, pihaknya melakukan penentuan KPM untuk pencairan bansos ke toko tertentu bukan tanpa alasan. Hal itu dilakukan karena dia tidak senang jika terdapat warganya yang masuk KPM melakukan komplain atau mengeluh terkait proses pencairan bansos ataupun kualitas sembako.

Pembelian sembako dari dana bansos  tersebut justru diarahkan ke toko yang pemiliknya salah satu perangkat desa. Menurut Hanaki, pemusatan pembelian sembako dari bansos ini di toko yang telah ditunjuk sebelumnya merupakan salah satu upaya untuk menyejahterakan warga sekitar. Oleh sebab itu, jika warga masih keberatan, dirinya menganggap hal itu sebagai bentuk perpecahan.

Dia mengancam tidak akan memfasilitasi maupun memberikan segala bentuk bansos lagi ke depannya kepada warga yang mengeluh atau keberatan dengan kebijakan tersebut. Termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Hanaki berargumen, kebijakan yang diambil tersebut karena pihaknya ingin warga patuh terhadap semua kebijakan yang diambil Pemerintah Desa Kasemek. “Kalau masyarakat sadar, ayo kerja bersatu,” katanya.

Sementara itu, narasumber Jawa Pos Radar Ijen yang enggan disebut namanya mengaku, ia terpaksa mencairkan bansos tersebut ke toko yang telah ditunjuk Kades Kasemek. Sebab, dia sudah diperingatkan oleh kepala desa untuk patuh. Jika tidak, maka dia tidak akan mendapatkan bansos lagi. “Sudah disuruh ke sana sama Pak Kades. Kalau tidak belanja di sana, tak akan dapat lagi katanya,” terangnya.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Pencairan bantuan sosial (bansos) sembako di Bondowoso ternyata menuai permasalahan. Pasalnya, bantuan yang diserahkan dalam bentuk uang tersebut harus digunakan untuk membeli sembako. Namun, dalam pelaksanaannya di sejumlah desa, pembelian ditentukan oleh kepala desa. Seperti yang terjadi di Desa Kasemek, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso.

Walaupun demikian, Hanaki, Kades Kasemek, Kecamatan Tenggarang, mengatakan, pihaknya melakukan penentuan KPM untuk pencairan bansos ke toko tertentu bukan tanpa alasan. Hal itu dilakukan karena dia tidak senang jika terdapat warganya yang masuk KPM melakukan komplain atau mengeluh terkait proses pencairan bansos ataupun kualitas sembako.

Pembelian sembako dari dana bansos  tersebut justru diarahkan ke toko yang pemiliknya salah satu perangkat desa. Menurut Hanaki, pemusatan pembelian sembako dari bansos ini di toko yang telah ditunjuk sebelumnya merupakan salah satu upaya untuk menyejahterakan warga sekitar. Oleh sebab itu, jika warga masih keberatan, dirinya menganggap hal itu sebagai bentuk perpecahan.

Dia mengancam tidak akan memfasilitasi maupun memberikan segala bentuk bansos lagi ke depannya kepada warga yang mengeluh atau keberatan dengan kebijakan tersebut. Termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Hanaki berargumen, kebijakan yang diambil tersebut karena pihaknya ingin warga patuh terhadap semua kebijakan yang diambil Pemerintah Desa Kasemek. “Kalau masyarakat sadar, ayo kerja bersatu,” katanya.

Sementara itu, narasumber Jawa Pos Radar Ijen yang enggan disebut namanya mengaku, ia terpaksa mencairkan bansos tersebut ke toko yang telah ditunjuk Kades Kasemek. Sebab, dia sudah diperingatkan oleh kepala desa untuk patuh. Jika tidak, maka dia tidak akan mendapatkan bansos lagi. “Sudah disuruh ke sana sama Pak Kades. Kalau tidak belanja di sana, tak akan dapat lagi katanya,” terangnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/