Mobile_AP_Rectangle 1
BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Beberapa perwakilan guru honorer non-K2 maupun K3 menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRD Bondowoso. Itu setelah sempat mengetahui ada kenaikan honor guru PAUD yang diinisiasi oleh DPRD, beberapa waktu lalu.
Guru-guru honorer non-K2 pun menginginkan hal serupa. Mereka bersilaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasinya ke wisma Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir. Hal itu dibenarkan oleh Dhafir ketika dikonfirmasi oleh Jawa Pos Radar Ijen.
“Mereka menyampaikan aspirasinya, meminta juga diperhatikan. Supaya juga mendapatkan honor dari APBD. Tugas DPRD kan menampung, memfasilitasi, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” ujar Dhafir.
Mobile_AP_Rectangle 2
Dhafir menjelaskan kepada perwakilan guru honorer non-K2 itu mengapa honor mereka juga tidak mendapat kucuran dana dari APBD. “Yang pasti, untuk APBD tahun 2021 tidak mungkin. Karena plafon anggaran di setiap OPD sudah ada nota kesepakatan antara bupati dan DPRD,” ungkapnya.
DPRD pun tetap akan menindaklanjuti apa yang menjadi suara perwakilan guru tersebut. Sembari berharap pihak eksekutif merencanakan awal honor guru non-K tersebut. DPRD juga bakal mendukung langkah tersebut.
“Sudah saya sampaikan kepada para guru ini. Kami juga ingin memperjuangkan hak mereka, tetapi masih terbentur aturan. Semoga tahun 2022 pihak eksekutif merencanakan lebih awal,” beber Dhafir.
Apabila nantinya eksekutif lupa menganggarkan honor tersebut, Dhahir pun siap mengingatkan kembali agar dapat terealisasi pada APBD 2022 mendatang. “Ada sekitar 1.500 guru honorer non-K2. Di antaranya guru SD,” pungkasnya.
- Advertisement -
BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Beberapa perwakilan guru honorer non-K2 maupun K3 menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRD Bondowoso. Itu setelah sempat mengetahui ada kenaikan honor guru PAUD yang diinisiasi oleh DPRD, beberapa waktu lalu.
Guru-guru honorer non-K2 pun menginginkan hal serupa. Mereka bersilaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasinya ke wisma Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir. Hal itu dibenarkan oleh Dhafir ketika dikonfirmasi oleh Jawa Pos Radar Ijen.
“Mereka menyampaikan aspirasinya, meminta juga diperhatikan. Supaya juga mendapatkan honor dari APBD. Tugas DPRD kan menampung, memfasilitasi, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” ujar Dhafir.
Dhafir menjelaskan kepada perwakilan guru honorer non-K2 itu mengapa honor mereka juga tidak mendapat kucuran dana dari APBD. “Yang pasti, untuk APBD tahun 2021 tidak mungkin. Karena plafon anggaran di setiap OPD sudah ada nota kesepakatan antara bupati dan DPRD,” ungkapnya.
DPRD pun tetap akan menindaklanjuti apa yang menjadi suara perwakilan guru tersebut. Sembari berharap pihak eksekutif merencanakan awal honor guru non-K tersebut. DPRD juga bakal mendukung langkah tersebut.
“Sudah saya sampaikan kepada para guru ini. Kami juga ingin memperjuangkan hak mereka, tetapi masih terbentur aturan. Semoga tahun 2022 pihak eksekutif merencanakan lebih awal,” beber Dhafir.
Apabila nantinya eksekutif lupa menganggarkan honor tersebut, Dhahir pun siap mengingatkan kembali agar dapat terealisasi pada APBD 2022 mendatang. “Ada sekitar 1.500 guru honorer non-K2. Di antaranya guru SD,” pungkasnya.
BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Beberapa perwakilan guru honorer non-K2 maupun K3 menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRD Bondowoso. Itu setelah sempat mengetahui ada kenaikan honor guru PAUD yang diinisiasi oleh DPRD, beberapa waktu lalu.
Guru-guru honorer non-K2 pun menginginkan hal serupa. Mereka bersilaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasinya ke wisma Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir. Hal itu dibenarkan oleh Dhafir ketika dikonfirmasi oleh Jawa Pos Radar Ijen.
“Mereka menyampaikan aspirasinya, meminta juga diperhatikan. Supaya juga mendapatkan honor dari APBD. Tugas DPRD kan menampung, memfasilitasi, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” ujar Dhafir.
Dhafir menjelaskan kepada perwakilan guru honorer non-K2 itu mengapa honor mereka juga tidak mendapat kucuran dana dari APBD. “Yang pasti, untuk APBD tahun 2021 tidak mungkin. Karena plafon anggaran di setiap OPD sudah ada nota kesepakatan antara bupati dan DPRD,” ungkapnya.
DPRD pun tetap akan menindaklanjuti apa yang menjadi suara perwakilan guru tersebut. Sembari berharap pihak eksekutif merencanakan awal honor guru non-K tersebut. DPRD juga bakal mendukung langkah tersebut.
“Sudah saya sampaikan kepada para guru ini. Kami juga ingin memperjuangkan hak mereka, tetapi masih terbentur aturan. Semoga tahun 2022 pihak eksekutif merencanakan lebih awal,” beber Dhafir.
Apabila nantinya eksekutif lupa menganggarkan honor tersebut, Dhahir pun siap mengingatkan kembali agar dapat terealisasi pada APBD 2022 mendatang. “Ada sekitar 1.500 guru honorer non-K2. Di antaranya guru SD,” pungkasnya.
