Lelang Jabatan untuk Sekda Belum Bisa

Wajib Koordinasi dengan Gubernur Jatim

BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso saat ini masih dijabat seorang Pj (penjabat). Ternyata lelang jabatan belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Sebab, lelang jabatan untuk posisi ini tidak bisa bersamaan dengan lelang kepala OPD di Pemkab Bondowoso.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui BKD (Badan Kepegawaian Daerah) sekarang ini sedang memproses open bidding untuk 14 kepala OPD. Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Apil Sukarwan mengatakan, terkait jabatan sekda, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Karena  memang prosedur lelang jabatan sekda berbeda,” kata Apil.
Menurut dia, aturan pansel (panitia seleksi) dalam lelang jabatan sekda harus ada anggota pansel dari BKD Provinsi Jawa Timur.  “Belum lagi harus koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur. Open bidding sekda itu prosedurnya berbeda,” jelas dia.
Sementara itu, posisi Pj sekda yang saat ini diduduki ASN Pemprov Jatim, Soekaryo, juga masih lama. Sebab, batasan Pj itu enam bulan dari kekosongan atau sejak sekda sebelumnya resmi dibebastugaskan.
Adapun SK pembebasan sekda sebelumnya sekitar Februari kemarin.  Bahkan, di SK gubernur itu tidak ada limitasi jabatan sekda. “Di SK itu sampai ada sekda definitif,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menggelar lelang jabatan 14 posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas Perumahan dan Permukiman, Direktur Utama RSUD dr Koesnadi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, satuan polisi pamong praja, Dinas Sosial, serta Dinas Pertanian.
Selanjutnya, ada posisi staf ahli bidang perekonomian, pembangunan, dan keuangan; asisten pemerintahan; Kepala BPBD; Badan Pendapatan Daerah; Inspektorat; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; serta Diskominfo. Sementara, untuk jabatan Sekda Bondowoso masih menunggu pusat.