alexametrics
31.3 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Panas, Bupati Bondowoso Diceukin Anggota DPRD

DPRD: Bupati Lakukan Blunder

Mobile_AP_Rectangle 1

TENGGARANG,RADARJEMBER.ID– Bola panas terus menggelinding untuk hubungan komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif Bondowoso. Rabu (29/12) lalu, aksi mengejutkan, yakni walk out puluhan anggota dewan ketika Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin hadir di ruang sidang paripurna, menjadi perbincangan.

Bupati Salwa hadir untuk agenda paripurna Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bondowoso 2022 dan Penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Bondowoso 2022. Namun, sebelum paripurna resmi dimulai, sejumlah fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, dan ditambah dua anggota dewan dari Partai Demokrat, menyatakan walk out.

Wakil Ketua DPRD Bondowoso sekaligus anggota Fraksi PDI Perjuangan Sinung Sudrajad mengatakan bahwa walk out tersebut menjadi imbas rentetan kebijakan yang diambil oleh Bupati Salwa. “Jadi, selama ini DPRD berusaha membantu bupati, untuk jalannya pemerintahan. Termasuk berusaha menetapkan APBD 2022,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun, seiring berjalannya waktu, dia menilai bupati melakukan blunder. Pertama, pansus terkait Tim Percepatan dan Pembangunan Daerah (TP2D) yang tujuannya untuk mematuhi hasil fasilitasi gubernur tidak dilaksanakan. “Sekretariat kami di DPRD diobok-obok, dengan memindah sekwan tanpa ada koordinasi dengan pimpinan,” paparnya.

Menurut dia, ASN yang ada di lingkungan DPRD itu sifatnya diperbantukan dan pertanggungjawabannya ke pimpinan DPRD, bukan ke bupati. “Etikanya ketika ada mutasi terkait person di sekretariat DPRD, seharusnya dikomunikasikan dan dikoordinasikan dulu,” jelasnya.

Intinya, kata dia, sejauh ini tidak ada koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Padahal roda pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif. “Hal krusial itu tidak diindahkan oleh bupati kita,” imbuhnya.

- Advertisement -

TENGGARANG,RADARJEMBER.ID– Bola panas terus menggelinding untuk hubungan komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif Bondowoso. Rabu (29/12) lalu, aksi mengejutkan, yakni walk out puluhan anggota dewan ketika Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin hadir di ruang sidang paripurna, menjadi perbincangan.

Bupati Salwa hadir untuk agenda paripurna Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bondowoso 2022 dan Penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Bondowoso 2022. Namun, sebelum paripurna resmi dimulai, sejumlah fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, dan ditambah dua anggota dewan dari Partai Demokrat, menyatakan walk out.

Wakil Ketua DPRD Bondowoso sekaligus anggota Fraksi PDI Perjuangan Sinung Sudrajad mengatakan bahwa walk out tersebut menjadi imbas rentetan kebijakan yang diambil oleh Bupati Salwa. “Jadi, selama ini DPRD berusaha membantu bupati, untuk jalannya pemerintahan. Termasuk berusaha menetapkan APBD 2022,” katanya.

Namun, seiring berjalannya waktu, dia menilai bupati melakukan blunder. Pertama, pansus terkait Tim Percepatan dan Pembangunan Daerah (TP2D) yang tujuannya untuk mematuhi hasil fasilitasi gubernur tidak dilaksanakan. “Sekretariat kami di DPRD diobok-obok, dengan memindah sekwan tanpa ada koordinasi dengan pimpinan,” paparnya.

Menurut dia, ASN yang ada di lingkungan DPRD itu sifatnya diperbantukan dan pertanggungjawabannya ke pimpinan DPRD, bukan ke bupati. “Etikanya ketika ada mutasi terkait person di sekretariat DPRD, seharusnya dikomunikasikan dan dikoordinasikan dulu,” jelasnya.

Intinya, kata dia, sejauh ini tidak ada koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Padahal roda pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif. “Hal krusial itu tidak diindahkan oleh bupati kita,” imbuhnya.

TENGGARANG,RADARJEMBER.ID– Bola panas terus menggelinding untuk hubungan komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif Bondowoso. Rabu (29/12) lalu, aksi mengejutkan, yakni walk out puluhan anggota dewan ketika Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin hadir di ruang sidang paripurna, menjadi perbincangan.

Bupati Salwa hadir untuk agenda paripurna Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bondowoso 2022 dan Penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Bondowoso 2022. Namun, sebelum paripurna resmi dimulai, sejumlah fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, dan ditambah dua anggota dewan dari Partai Demokrat, menyatakan walk out.

Wakil Ketua DPRD Bondowoso sekaligus anggota Fraksi PDI Perjuangan Sinung Sudrajad mengatakan bahwa walk out tersebut menjadi imbas rentetan kebijakan yang diambil oleh Bupati Salwa. “Jadi, selama ini DPRD berusaha membantu bupati, untuk jalannya pemerintahan. Termasuk berusaha menetapkan APBD 2022,” katanya.

Namun, seiring berjalannya waktu, dia menilai bupati melakukan blunder. Pertama, pansus terkait Tim Percepatan dan Pembangunan Daerah (TP2D) yang tujuannya untuk mematuhi hasil fasilitasi gubernur tidak dilaksanakan. “Sekretariat kami di DPRD diobok-obok, dengan memindah sekwan tanpa ada koordinasi dengan pimpinan,” paparnya.

Menurut dia, ASN yang ada di lingkungan DPRD itu sifatnya diperbantukan dan pertanggungjawabannya ke pimpinan DPRD, bukan ke bupati. “Etikanya ketika ada mutasi terkait person di sekretariat DPRD, seharusnya dikomunikasikan dan dikoordinasikan dulu,” jelasnya.

Intinya, kata dia, sejauh ini tidak ada koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Padahal roda pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif. “Hal krusial itu tidak diindahkan oleh bupati kita,” imbuhnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/