RADAR JEMBER, Jember - Dipinggiran hutan KPH Perhutani Jember banyak ditemui pemukiman masyarakat yang tinggal dengan kondisi tempat tinggal seadanya. Mereka sehari harinya hidup dengan menumpang dan bertahan hidup dengan status miskin ekstrem padahal bermukim di atas tanah yang subur dan potensi hutan yang melimpah. Paradoks inilah yang memotivasi digelarnya diskusi dengan tema “Potret Kemiskinan Ekstrem di Lahan Negara, Siapa yang Bertanggung Jawab?” pada hari Senin 13 April 2026 di Kampus Universitas Jember Jawa Timur.
Turut hadir dalam acara seminar tersebut Bupati Jember, Muhammad Fawait yang biasa disapa Gus fawait. Dalam seminar tersebut Gus Fawait menyampaikan, “Ada 36.000 hektare lahan yang direncanakan menjadi kawasan hutan sosial sebagai solusi cepat membantu 90.000 kepala keluarga tergolong miskin ekstrem di Jember termasuk yang tinggal di pinggiran kawasan hutan, " ujar Bupati Jember tersebut. Hal ini diharapkan ikut mendorong terdongkraknya ekonomi masyarakat miskin ekstrem di pinggir hutan tersebut agar bisa hidup lebih layak.
Diskusi dalam seminar ini juga diharapkan bisa menjadi jembatan atau penghubung antara akademisi sebagai penghubung pemerintah daerah, DPRD, ATR/BPN, Dinas Kehutanan, dan Perhutani serta pihak-pihak terkait yang selama ini berjalan dengan logika aturan dan kebijakan masing- masing. Jika atas dasar kesadaran masing- masing pihak, maka kemiskinan ekstrem ini akan bisa teratasi. Namun saat ini masih ada kebijakan yang belum terhubung sepenuhnya sehingga menjadi penyebab masalah ini belum teratasi, seperti akses lahan yang terbatas hingga terjadi ketimpangan antara potensi dan realitas.
Sehubungan diskusi dengan tema “Potret Kemiskinan di Lahan Negara, Siapa yang Bertanggung Jawab?”, Administrator KPPH Perhutani Jember Ivan Cahyo Susanto, S.Hut, saat dikonfirmasi menyampaikan tanggapan positif. “Sesuai yang disampaikan bapak Bupati pada Forum diskusi tersebut, kami siap mendukung, semoga menjadi solusi dan bermanfaat bagi masyarakat” kata Ivan pada Kamis 12/11/2026.
Harapan berbagai pihak khususnya bagi mahasiswa Universitas Jember, diskusi yang telah digelar dapat menjadi jembatan perspektif dan sinergitas. “Harapan kami, diskusi ini tidak hanya menjadi forum buka suara, tetapi dapat menyinergikan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab, khususnya pemerintah daerah, DPRD, ATR/BPN, Dinas Kehutanan, dan Perhutani agar segera memberikan implementasi dan tindak lanjut sehingga terwujud solusi nyata dari munculnya paradoks Kemiskinan Ekstrem di Lahan Negara”, ujar Lailla salah satu mahasiswi Unversitas Jember.
“Kepada masyarakat juga kami harapkan agar menerima,mendukung, dan mengawal program hutan sosial yang disampaikan bapak Bupati dalam forum diskusi di kampus kami," ungkap Lailla mahasiswi dari Blitar mewakili rekan-rekannya di Universitas Jember 12 November 2026.