BADEAN, Radar Ijen - RSUD dr H Koesnadi Bondowoso menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Puspa Indah pada Kamis (9/4).
Ruang diskusi dua arah yang transparan tersebut dihadiri oleh pihak rumah sakit sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan.
FKP tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan standar pelayanan yang disusun benar-benar relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Direktur Rumah Sakit, dr Yus Priyatna A SpP FISR, dalam sambutannya mengatakan bahwa forum tersebut bisa menjadi bahan evaluasi pelayanan diinstansi yang dipimpinnya.
“Dengan pertemuan forum konsultasi publik ini, nantinya diharapkan adanya evaluasi pelayanan rumah sakit, termasuk dalam penyusunan standar pelayanan dan menampung masukan atau aspirasi publik serta meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit”, ungkapnya.
Dokter Yus juga memaparkan profil terkini rumah sakit, sebagai bahan dasar diskusi bersama para undangan yang hadir.
Mereka diberikan ruang untuk memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif demi kemajuan rumah sakit.
Menurutnya, kegiatan Forum Konsultasi Publik ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan juga sebagai wujud komitmen RSUD dr H Koesnadi Bondowoso dalam membangun keterbukaan informasi.
Dalam diskusi yang berlangsung, ada sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik. Camat Bondowoso, Suhaji menyoroti terkait pasien yang diharuskan menunjukkan identitas diri. Dia menanyakan tentang solusi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit jika pasien tidak memiliki identitas diri.
Menanggapi hal tersebut, dokter Yus memastikan bahwa jika bukan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) pasti memiliki identitas.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa pihaknya akan tetap memberi pelayanan jika ada pasien ODGJ yang tidak memiliki identitas.
"Jika ada pasien dalam gangguan jiwa dan tidak memiliki identitas, tetap kami layani seperti biasa dengan membuat identitas Mr X, yang kemudian kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial maupun Dinas Kependudukan,” jelasnya.
Dengan adanya masukan langsung dari masyarakat dan berbagai instansi terkait, RSUD dr H Koesnadi mampu menyusun standar pelayanan yang lebih prima, humanis, dan akuntabel.
Forum komunikasi publik tersebut dihadiri oleh jajaran direksi, pejabat struktural RSDK, Dewan Pengawas BLUD serta berbagai elemen pemangku kepentingan, mulai dari Kepala BPJS Kesehatan, organisasi profesi (IDI), pimpinan media, hingga tokoh masyarakat seperti Camat, Lurah, dan Ketua RT setempat.(kr/bud)
Editor : M. Ainul Budi