Radar Jember - Isu kemandirian finansial pondok pesantren mengemuka dalam sidang terbuka program doktor Ilmu Manajemen Universitas Jember, Rabu (28/1).
Tema tersebut dikaji melalui disertasi Wildan Khisbullah Suhma yang telah diujikan dan dinyatakan lulus dengan IPK 3,56, menempatkan literasi keuangan sebagai kunci penguatan ekonomi pesantren.
Wildan mengungkapkan, selama ini pesantren masih kerap dipahami sebatas sebagai pusat pendidikan dan dakwah.
Padahal, di balik aktivitas keilmuan dan keagamaan itu, terdapat berbagai unit usaha yang menopang kehidupan pesantren.
“Potensi ekonominya besar, tapi belum semuanya ditopang sistem literasi dan tata kelola keuangan yang kuat,” ujarnya.
Menurutnya, kemandirian finansial pesantren tidak bisa diukur hanya dari besarnya aset atau banyaknya unit usaha yang dimiliki.
Hal yang jauh lebih menentukan adalah cara pengelolaan keuangan dipahami dan dijalankan secara konsisten.
“Persoalannya bukan ada atau tidaknya usaha, melainkan bagaimana keuangan itu dikelola,” katanya.
Ia menjelaskan, literasi keuangan di lingkungan pesantren memiliki karakter tersendiri.
Literasi tersebut tidak berdiri sebagai pengetahuan teknis semata, melainkan menyatu dengan nilai-nilai keislaman yang hidup dalam keseharian pesantren.
“Ada nilai amanah, kejujuran, kesederhanaan, dan orientasi keberkahan yang menjadi landasan,” tuturnya.
Penelitian ini dilakukan di dua pondok pesantren di Kabupaten Jember dengan pendekatan kualitatif grounded theory.
Dari riset tersebut, Pria yang aktif dalam struktur organisasi PW Ansor Jatim itu menemukan bahwa pesantren cenderung lebih mandiri secara finansial ketika literasi keuangan dilembagakan dalam sistem, struktur organisasi, serta rutinitas pengelolaan keuangan.
Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antarpesantren.
Sebagian pesantren menempatkan kekuatan nilai spiritual sebagai fondasi utama kemandirian ekonomi.
Sementara pesantren lainnya mengembangkan sistem manajerial yang lebih tertata. “Pendekatannya berbeda, tapi tujuannya sama,” ujarnya.
Perbedaan tersebut, lanjut Wildan, justru mencerminkan karakter, budaya, dan pola kepemimpinan masing-masing pesantren.
Oleh karena itu, model literasi keuangan tidak bisa diseragamkan atau dipaksakan.
“Pesantren tidak bisa disuruh meniru model korporasi begitu saja,” tegasnya.
Ia berharap, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengelola pesantren maupun pembuat kebijakan.
“Pesantren yang mandiri secara finansial bukan hanya mampu menjaga keberlanjutan lembaga, tetapi juga berpotensi menjadi motor pemberdayaan ekonomi umat dan penggerak ekonomi lokal,” pungkasnya. (ika/dhi/c2/bud)
Editor : Imron Hidayatullahh