Radar Jember - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember memandang pengentasan kemiskinan harus ditempuh dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran masyarakat.
Sepanjang 2025, fraksi menempatkan sektor pertanian dan UMKM sebagai kekuatan utama ekonomi rakyat.
Kedua sektor tersebut dinilai memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
Oleh karena itu, PDIP terus mengawal kebijakan dan regulasi yang berpihak pada petani dan pelaku UMKM.
Dalam bidang kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan layanan kesehatan adalah hak dasar rakyat yang tidak boleh dikompromikan.
Fraksi secara tegas menolak efisiensi anggaran yang berpotensi memangkas layanan kesehatan bagi warga miskin.
Pengawalan dilakukan agar hasil efisiensi belanja nonprioritas dialihkan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan.
“Memastikan masyarakat Jember dapat berobat secara gratis hanya dengan menunjukkan KTP adalah bentuk kehadiran negara,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Jember Widarto.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo menambahkan, komitmen keberpihakan dalam penanganan stunting juga terus jadi perhatian.
Ia mengatakan, penanganan stunting tidak boleh bersifat seremonial semata. Upaya yang dilakukan harus terukur, terstruktur, dan berkelanjutan dengan menyasar keluarga berisiko tinggi.
“Diperlukan langkah nyata, terukur, terstruktur, sistematis, masif, dan berkelanjutan,” terangnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Fraksi PDI Perjuangan menjalankan program pengentasan stunting dengan melibatkan toko kelontong lokal.
Setiap anggota fraksi memberikan Rp 150 ribu per keluarga per bulan yang digunakan untuk suplai protein bagi anak stunting dan rawan stunting.
Program ini tidak hanya menyasar perbaikan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Langkah tersebut ditegaskan sebagai bentuk keberpihakan fraksi kepada rakyat kecil.
Keberpihakan Fraksi PDI Perjuangan juga ditunjukkan saat bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Jember.
Seluruh anggota fraksi turun langsung membantu warga terdampak, membersihkan rumah, dan menyediakan makanan siap saji.
Kehadiran langsung di tengah masyarakat ini sebagai wujud tanggung jawab politik yang nyata.
“Bagi kami, politik bukan soal kekuasaan semata, tetapi soal keberpihakan dan kerja nyata,” tegas Widarto. (kin/c2/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh