LUMAJANG, RADARJEMBER.ID- Upaya penanganan stunting terus dilakukan. Terbaru, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang juga terlibat melakukan penanganan.
Salah satunya dengan memaksimalkan peran tim percepatan penurunan stunting (TPPS) tingkat desa.
Mereka harus bekerja sama dengan kader pembangunan manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas puskesmas dan tim pendamping keluarga (TPK), serta penyuluh keluarga berencana (PKB).
Tak hanya itu, TPPS desa juga diminta melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan.
Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang Aksanul Inam mengatakan, langkah pemerintah desa dalam menangani stunting harus terlihat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) desa. Di dalamnya harus memuat strategi pencegahan stunting.
“Perencanaan penanganan itu harus dimulai dari penggalian gagasan di rumah desa sehat. Lalu, rembuk dan melakukan pengkajian keadaan desa. Seterusnya hasil itu disampaikan saat musyawarah desa untuk dibahas lebih detail. Karena upaya itu juga berkaitan dengan dukungan anggaran desa,” katanya.
Pemerintah desa saat ini diminta untuk memprioritaskan penggunaan dana desa (DD) dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
Salah satunya dengan program dan kegiatan pembangunan desa yang berkaitan dengan tujuan tersebut.
“Kami terus melakukan pembinaan terhadap TPPS desa. Karena mereka memiliki peran dan tugas yang cukup penting dalam mengendalikan stunting di desanya. Kami juga memberikan gambaran bagaimana masalah ini harus diperhatikan oleh seluruh desa di Lumajang,” pungkasnya. (kl/son/c2/fid)
Editor : Alvioniza