Kementerian BUMN mengubah program CSR dengan nama baru yaitu program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mengusung paradigma untuk memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Amin menyambut baik kebjakan tersebut dan berharap BUMN bisa lebih optimal dalam pemberdayaan masyarakat.
“Sesuai fungsi dan perannya, BUMN harus bisa berperan aktif sebagai lokomotif pemberdayaan Masyarakat,” ungkapnya dalam sosialisasi peran CSR BUMN dalam pemberdayaan masyarakat, Minggu (2/1) di Pondok Pesantren Nurul Muta'allimin Kecamatan Bangsalsari.
Merujuk pada Permen BUMN Per-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN, ada dua kebijakan CSR BUMN saat ini. Yakni untuk kembali merawat alam atau sustainability dan merawat manusianya dengan peningkatan kapasitas melalui bantuan pendidikan.
Menurutnya, kualitas SDM sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat. Karena itu, Amin berharap TJSL tidak hanya memberikan bantuan fisik, namun juga non fisik agar masyarakat khususnya generasi muda memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.
Pada kesempatan itu, Amin juga mendorong BUMN agar menjadikan lembaga pendidikan pesantren dan masjid sebagai basis pemberdayaan masyarakat. Ia mengungkapkan, saat ini ada lebih dari 31 ribu pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang. “Masjid dan pesantren bisa dijadikan basis pemberdayaan masyarakat, baik dari sisi pendidikan, sosial, dan ekonomi. Karena bagaimanapun kemandirian bangsa harus dimulai dari kemandirian umat,” ujarnya.
Wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jatim IV Lumajang dan Jember itu juga meminta BUMN terus meningkatkan perannya dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Baik dalam bentuk kemudahan mengakses permodalan, bimbingan teknis pengelolaan usaha, dan kemitraan usaha antara unit-unit usaha BUMN dengan UMKM.
“Holding BUMN Ultra Mikro yang terdiri dari PT BRI, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) harus berpihak pada ekonomi rakyat dengan mendorong usaha mikro naik kelas,” katanya.
Holding ultra mikro tersebut dibentuk untuk menjangkau pelaku usaha kecil dan mikro, seperti pedagang di pasar, pengrajin skala rumahan, pedagang bakso, pedagang es keliling, pedagang roti dan sejenisnya. Dirinya yakin, jika usaha ultra mikro berhasil diberdayakan dan naik kelas, maka lebih dari 50 persen persoalan kemiskinan dan pengangguran bisa terselesaikan.
Dalam kegiatan sosialisasi peran CSR BUMN ini, pihaknya juga menggandeng Genpro, salah satu komunitas pengusaha profesional di kabupaten Jember. Dia berharap, para pengusaha non BUMN pun juga bisa mengoptimalkan dana CSR nya untuk masyarakat sekitar. Editor : Ivona