Pemkab Jember baru saja menghelat hajat besar selaku tuan rumah penyelenggaraan Porprov. Di balik kesuksesan itu, perbaikan venue-venue sempat menjadi salah satu yang menyita perhatian. Kini, setelah event itu berakhir, skema perencanaan perawatan sepertinya belum dimiliki secara matang.
MAULANA, RADAR JEMBER
***
DUA pekan kemarin, Porprov Jatim VII baru saja selesai digelar. Jember yang sejak awal didapuk menjadi tuan rumah dinilai cukup sukses menyemarakkan event dua tahunan tersebut. Sekaligus sukses membawa kubu tuan rumah finish di urutan ke-9 dari 38 kabupaten/kota se-Jatim.
Kesuksesan Jember menjadi tuan rumah tidaklah mudah. Untuk mempersiapkan venue-venue yang digunakan sebagai arena pertandingan cabor-cabor saja, Pemkab Jember harus menggelontorkan anggaran sekitar Rp 10 miliar. Dana itu berasal dari APBD sendiri, demi membuat venue-venue itu tampil bersolek.
Pekerjaan perbaikan masing-masing venue berikut nilai kontrak menyasar antara lain venue Stadion Notohadinegoro senilai Rp 1,2 miliar, Kolam Renang Kebonagung Rp 279 juta, GOR Argopuro Rp 322 juta, GOR Kaliwates Rp 1,3 miliar, Lapangan Tenis Kaliwates Rp 758 juta. Terbesar pada venue lintasan atletik di Jember Sport Garden (JSG) senilai Rp 3,8 miliar.
Kini, setelah Porprov buyar dan venue-venue tersebut telah "berganti baju", pemerintah daerah sepertinya masih memiliki pekerjaan berikutnya. Yakni melakukan manajemen pengelolaan venue yang profesional disertai dukungan anggaran perawatan. Dua hal itu sudah tentu kebutuhan mendasar. Sebab, jika tidak, venue-venue milik Pemkab Jember yang megah itu sama halnya menunggu kerusakan jika tanpa dukungan perawatan maupun manajemen pengelolaan.
Terlebih, Pemkab Jember memiliki riwayat pembangunan proyek infrastruktur yang mandek pasca-berdiri megah. Bangunannya justru nirguna kendati telah menelan biaya miliaran rupiah. Contohnya, proyek rehabilitasi pasar tradisional di beberapa kecamatan, yang di antaranya hingga petang kemarin belum juga beroperasi.
Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim sempat mengutarakan, peran pemerintah daerah selama perhelatan Porprov kemarin, mulai dari penyediaan venue hingga kebutuhan akomodasi, dinilainya sudah sangat all-out. Namun, justru yang disayangkan, peran dari pemprov, terutama Dispora Jatim maupun KONI Jatim, yang justru sangat minim kontribusi terhadap pelaksanaan Porprov kemarin. "Tidak ada kejelasan maupun sharing dana yang disampaikan ke pemkab. Pemprov kan tidak punya venue, seharinya ada sharing dana untuk perawatan atau perbaikan," gerutu Halim.
Kini, ketika Pemkab Jember sudah memiliki beragam venue bagus yang dibangun dengan kekuatan APBD sendiri, Halim mengharapkan agar venue-venue tersebut bisa terus dimanfaatkan dan ada perawatan. "Kita punya venue bagus, bisa dimanfaatkan untuk kejuaraan event daerah atau lokal," imbuh politisi Gerindra itu.
Perlu Pelimpahan Wewenang Pengelolaan
DPRD Jember sempat mendukung penuh ketika pemerintah daerah harus berjibaku melakukan perbaikan venue sendiri tanpa support dari Pemprov Jatim, sebelum perhelatan Porprov kemarin. Termasuk mengenai anggaran perawatan tersebut.
Sekretaris Komisi D DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo menyebut, anggaran perawatan untuk sebuah gedung maupun bangunan milik pemerintah sudah seharusnya ada. Lebih-lebih bangunan tersebut merupakan sarana penting terhadap kebutuhan para atlet-atlet daerah yang hendak berlatih maupun ingin menggelar kompetisi daerah.
"Kedudukan venue ini strategis. Karenanya, butuh pengelolaan yang profesional pula," urai Ipung, sapaan akrabnya. Dia mengutarakan, sejak awal, sebelum Porprov diputar, DPRD telah mendukung penuh, mendorong pengalokasian anggaran, hingga memantau langsung pekerjaan perbaikan venue-venue tersebut.
Dewan juga memaklumi pekerjaan perbaikan venue yang terkesan dikebut, hingga membuat bagian-bagian venue lainnya tak masuk paket renovasi. Namun yang disayangkan, justru tidak disertai dengan paket perawatan maupun pekerjaan tambahan. Kendati rekanan masih berkewajiban melakukan perawatan, namun hal itu juga terbatas pada durasi waktu tertentu.
Bahkan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD sendiri, anggaran perawatan itu juga belum ada pembahasan. Kendati telah direncanakan, namun Ipung memastikan tidak bisa cepat. Sebab, pembahasan yang paling memungkinkan hanya bisa di pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) saat Perubahan APBD (PAPBD). Sementara, jadwal PAPBD terjadwal setelah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS). "Anggaran perawatan itu belum ada di pembahasan Banggar. Namun, itu bisa diusulkan di PAK nanti, setelah pembahasan KUAPPAS," urai Ipung yang juga anggota Banggar dewan.
Lebih jauh, politisi PDIP itu menilai, sebelum ada pembahasan anggaran perawatan, DPRD melalui Komisi D telah meminta pelimpahan kewenangan pengelolaan venue-venue itu, dari Dinas Cipta Karya Jember ke Dispora Jember, sudah dilakukan terlebih dahulu. Namun, nyatanya hingga petang kemarin belum tereksekusi. "Kami sudah lama meminta soal pengelolaan ini, agar Dinas Cipta Karya melimpahkan ke Dispora. Jadi, semua venue nanti di bawah komandonya Dispora penuh. Tapi, kenapa tidak kunjung terealisasi?" seru Ipung.
Pelimpahan kewenangan pengelolaan itu bukan tanpa alasan. Dewan menilai, Dispora sesuai domainnya, kepemudaan dan olahraga, lebih tepat membidangi urusan venue-venue tersebut ketimbang Cipta Karya. Bahkan Dispora Jember berkantor di salah satu ruang di JSG. "Kalau urusan kewenangan ini beres, berikutnya urusan perawatan bisa menyusul. Jadi, kita punya gelanggang olahraga yang bagus, bisa banyak guna, untuk event, latihan atlet kita, bahkan juga bisa disewakan dan pemerintah mendapat pemasukan," pungkas Ketua Fraksi PDIP Jember itu. (*)
Reporter: Maulana
Foto : Dokumen Radar Jember
Editor : Maulana Editor : Maulana Ijal