RADAR JEMBER – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri secara sukarela.
Menurutnya, jalan itu paling ringan bagi bangsa dan paling cepat meredakan polemik yang sedang berkembang, dibandingkan membiarkan proses pemakzulan bergulir di parlemen.
Pandangan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube pribadinya. Kutipannya diberitakan pada Rabu (11/11/2026).
Mahfud menilai pemakzulan akan membuka kembali seluruh persoalan yang melatarbelakanginya ke ruang publik.
Ia khawatir hal itu memicu perdebatan panjang yang tidak produktif.
“Tidak usah gaduh dan tidak usah saling menelanjangi,” ujarnya.
Ia menyebut pemakzulan hanya akan membuat alasan dan latar belakang tuntutan kembali dikuliti. Karena itu, menurutnya, mundur adalah langkah yang terhormat.
Meski mendorong pengunduran diri, Mahfud menegaskan proses pemakzulan tidak perlu dihentikan selama surat pengunduran diri belum diterima.
Menurutnya, pilihannya hanya dua: mundur atau dimakzulkan.
Ia menyebut sejumlah anggota DPR dan beberapa fraksi sudah mulai mengajukan hak menyatakan pendapat, dan proses itu masih berjalan.
Namun, begitu surat pengunduran diri masuk, seluruh proses otomatis beralih menjadi pemberhentian karena mengundurkan diri. Mekanisme pemakzulan tidak lagi diperlukan.
Mahfud juga menolak wacana agar presiden dan wakil presiden diganti sekaligus.
Ia menilai gagasan itu terlalu jauh dan menduga pengusungnya ingin menghentikan proses yang sedang berjalan.
Menurutnya, usulan semacam itu pasti ditolak semua partai.
Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki persoalan yang sama dengan Gibran, khususnya soal ijazah.
Mahfud menyebut rekam jejak karier Prabowo selalu disertai lampiran ijazah, dan tidak ada pihak yang menggugatnya.
Sebelumnya, Gibran dikabarkan berniat mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan niat itu disampaikan Gibran langsung kepada Prabowo dalam pertemuan sekitar 2,5 jam di Istana pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, Gibran menyatakan niat tersebut dalam menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Istana.
Penulis: Yunita Wardatul Choiriyah
Editor : M. Ainul Budi