RADAR JEMBER - Menjadi anggota DPRD bukan sekadar menduduki kursi wakil rakyat. Bagi Widarto, S.S., jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Jember sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Jember merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut mengantarkannya masuk dalam nominasi “The Most Inspiring, Responsive, and People-Centered Parliamentary Leader” atau Pemimpin Parlemen yang Paling Menginspirasi, Responsif, dan Mengutamakan Kepentingan Rakyat.
Salah satu bentuk komitmen itu diwujudkan melalui “Lapor Kawan Widarto”, yakni laporan kinerja yang disampaikan secara rutin setiap bulan kepada konstituen.
Bagi Widarto, langkah tersebut menjadi bentuk keterbukaan atau transparansi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni penganggaran, legislasi, dan pengawasan.
Ia berharap keterbukaan ini menjadi kebiasaan bersama di lingkungan DPRD Jember. “Yang memberi amanah kami adalah rakyat. Ini harus menjadi kebiasaan sebagai anggota DPRD. Tapi tanpa teladan kan omong kosong, maka saya mulai dari diri saya sendiri dulu dengan melaporkan rutin kegiatan saya kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Widarto berupaya turun langsung menemui berbagai kelompok masyarakat. Kelompok tani, nelayan, pedagang kaki lima (PKL), pekerja non-formal, pegawai hingga kelompok masyarakat lainnya menjadi ruang baginya untuk menyerap persoalan dan mendengar kebutuhan warga.
Aspirasi tersebut kemudian didalami, dianalisis, lalu disampaikan melalui jalur kelembagaan kepada organisasi perangkat daerah terkait, termasuk diperjuangkan dalam forum Banggar, rapat paripurna maupun rapat pimpinan DPRD.
Legislator kelahiran Pacitan ini menegaskan, perjuangan anggaran tidak diarahkan untuk kepentingan konstituen tertentu maupun kelompok politik tertentu. Sebagai anggota DPRD Jember, ia menyebut kebijakan yang diperjuangkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Yang kami lakukan akhir-akhir ini dalam rangka bagaimana anggaran ini manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya bagi masyarakat Jember. Jangan sampai masyarakat ke depan terbebani. Tentu, dalam setiap kritik yang saya sampaikan selalu kami berikan alternatif solusi,” tegas Widarto.
Selain menyerap aspirasi, Widarto menempatkan pendidikan politik sebagai bagian penting dari tugas anggota DPRD. Ia berupaya menjelaskan kepada masyarakat perbedaan kewenangan legislatif dan eksekutif, termasuk bagaimana sebuah aspirasi harus melewati tahapan perencanaan dan penganggaran sebelum dapat menjadi program pemerintah.
Menurutnya, penjelasan tersebut penting agar masyarakat memahami alasan sebuah usulan bisa direalisasikan maupun belum dapat diwujudkan.
Pada akhirnya, nominasi sebagai pemimpin parlemen yang menginspirasi, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat menjadi momentum bagi Widarto untuk terus membangun kepercayaan publik.
Ia menyadari masih banyak pekerjaan yang belum selesai, tetapi memilih membangun kepercayaan melalui keterbukaan, pengawasan, tanggung jawab, serta menjaga perilaku dan etika sebagai wakil rakyat. “Kami ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa DPRD bisa dipercaya. Kami ingin mengembalikan marwah wakil rakyat,” pungkasnya. (kin/nur)
Editor : Nur Hariri