SUMBERSARI, Radar Jember - Pembahasan rancangan Perubahan APBD atau PAPBD 2025 sejauh ini terus bergulir di DPRD Jember.
Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan proyeksi PAPBD 2025 akan mengarah ke sejumlah bidang.
Salah satunya infrastruktur, penanganan kemiskinan, hingga peningkatan pada kualitas pelayanan dasar.
Hal itu ia sampaikan saat membacakan tanggapannya atas pandangan umum fraksi-fraksi, saat rapat paripurna di Gedung Parlemen Tegalboto, Senin malam (4/8).
Ia mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan terhadap penyusunan PAPBD 2025.
"Semua masukan dari fraksi menjadi catatan penting bagi kami, dan kami sangat terbuka, diskusi dan menerima kritik yang membangun, agar program pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat," katanya.
Bupati Fawait menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur mengedepankan skala prioritas, dengan tetap memperhatikan ruang fiskal anggaran, optimalisasi potensi perputaran perekonomian, untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
"Kami yakin capaian kontribusi PAD sebesar 23 persen merupakan progres positif. Upaya peningkatan terus kami lakukan melalui langkah-langkah strategis dan kolaboratif guna mewujudkan kemandirian fiskal secara bertahap," jelasnya.
Selain itu, Bupati Fawait juga menyatakan dukungannya terkait kebijakan rasionalisasi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan, soal nasib 3.526 tenaga non-ASN pasca seleksi PPPK tahap 2, hingga soal pembahasan RTRW Jember agar segera tuntas.
Lebih lanjut, di hadapan semua fraksi saat itu: Fraksi Gerindra, PKB, PDIP, Nasdem, PPP, PKS, dan Fraksi Golkar Amanah, Bupati Fawait juga meminta dukungan seluruh anggota parlemen Tegalboto agar program-program prioritas pemerintah daerah berjalan tuntas dan sukses.
Seperti UHC, beasiswa kuliah, perbaikan sekolah, dan lainnya.
"Kami menyadari, Raperda (PAPBD 2025) ini jauh dari sempurna, karena itu kami mengharap dukungan dan kerja sama dari anggota Dewan, demi sempurnanya Raperda serta akan menghasilkan kesepakatan yang dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Jember," pungkas mantan anggota DPRD Jatim ini. (mau/nur)
Editor : M. Ainul Budi