Radar Jember – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember mulai ancang-ancang menyelesaikan delapan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif dewan yang telah lama diusulkan.
Raperda-raperda ini ditargetkan rampung sebelum pembahasan perubahan APBD 2025 dimulai.
Anggota Bapemperda DPRD Jember Itqon Syauqi menyampaikan, beberapa raperda bahkan sudah difasilitasi Biro Hukum Pemprov Jatim.
Dia menyebut, sebagian besar raperda sudah melalui tahapan penting seperti penyusunan naskah akademik dan uji publik.
Sementara Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Raperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan akan segera diajukan nota pengantarnya.
Dari delapan raperda, dua raperda inisiatif DPRD tersebut baru ditetapkan menjadi raperda pada 24 Februari 2025.
Raperda lain seperti Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, Ketertiban Umum Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat sudah masuk ke tahap pansus.
Begitu juga Raperda Tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kesehatan.
Pembahasan tinggal difokuskan untuk menyelesaikan materi di tingkat panitia khusus.
"Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih tahap fasilitasi di Biro Hukum Pemprov Jatim dan belum selesai," jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jember, Senin (2/6).
Penetapan enam usulan raperda menjadi raperda tersebut sudah dilakukan sejak 13 Juni 2023.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat pimpinan segera memfasilitasi ke Bupati agar tahapan segera bisa diagendakan," ucap Itqon.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jember itu menegaskan bahwa seluruh raperda ini merupakan inisiatif DPRD yang harus diperjuangkan hingga tuntas.
Menurutnya, percepatan pengesahan raperda inisiatif merupakan bentuk tanggung jawab politik legislatif. (sil)
Editor : Nur Hariri