SUMBERSARI, Radar Jember - Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsi Khoris menilai, APBD untuk kebencanaan Rp 11,8 miliar dinilai kurang. Kekuatannya dianggap bakal tidak optimal.
Politisi PKB itu mengatakan, kurangnya alokasi anggaran kebencanaan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut bisa berimbas pada penanganan para pengungsi. Persoalan pengungsi, tentunya membutuhkan fasilitas maupun bantuan yang harus dikaver BPBD. Terlebih, kata dia, datangnya musibah tidak bisa diprediksi. “Mudah-mudahan gak ada musibah yang lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, apabila banjir seperti yang biasa terjadi di Jember, maka masih cukup ditanggulangi dengan APBD 2025. Namun, jika banyak hal di luar prediksi seperti bencana besar, seperti banjir bandang hingga tanah longsor dengan skala besar, tentu saja membutuhkan anggaran lebih banyak. “Menurut saya anggaran kebencanaan tahun depan harus ditambahi,” tegasnya.
Dia menyampaikan, kejadian banjir akhir-akhir ini melanda daerah yang sebelumnya belum pernah dilanda bencana. Dia berharap BPBD bisa mengelola anggaran tersebut, sehingga bisa cukup hingga tutup tahun. “Kalau kalkulasi yang namanya BPBD dan melihat kejadian bencana, maka harus ditambahi (anggaran, Red) sampai Rp 15 miliar,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala BPBD Jember Widodo Julianto tak menampik bahwa anggaran penanggulangan bencana tahun ini kecil. Ketidakpastian ada tidaknya bencana membuat pihaknya harus pintar-pintar dalam manajemen anggaran. “Pengadaan logistik yang paling utama diatur, bila terjadi bencana untuk korban maupun bantuan material,” bebernya.
Kekhawatiran akan ketidakcukupan anggaran hingga akhir tahun nanti membuatnya harap-harap cemas akan bantuan dari provinsi. Sebab, di provinsi juga terjadi pengurangan anggaran. Sehingga, pihaknya juga berharap ada perubahan anggaran yang bisa membawa angin segar.
Menurutnya, tidak ada nominal anggaran yang ideal untuk OPD yang memiliki tupoksi sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana. Sebab, kehadirannya tak bisa diprediksi. Namun, jika harus menyebut nominal, harapan Widodo sama seperti yang diharaakan anggota dewan. “Ya, paling enggak mendekati Rp 15 miliar,” katanya. (sil/c2/dwi)
Editor : M. Ainul Budi