SUMBERSARI, Radar Jember - Proses pencocokan dan penelitian (Coklit) calon pemilih untuk Pilkada Jember 2024 sejauh ini masih terus bergulir. Sejak dimulai coklit pada tanggal 24 Juni kemarin, petugas banyak menemukan sejumlah data-data yang aneh dan janggal.
Diantaranya, ada temuan data sekitar 900 warga yang telah meninggal dunia, berikut anggota TNI/Polri yang ternyata masih masuk sebagai data pemilih pada Pilkada Jember 2024 ini. "Ada 900-an yang terdiri dari TNI/Polri dan ada juga pemilih yang telah meninggal dunia itu, jadi masih perlu diolah lagi," kata Anggota KPU Jember, Divisi Divisi perencanaan, Data dan Informasi, Feri Agus Rudianto, Sabtu (20/7). Sebagaimana amanat Konstitusi, bahwa TNI-Polri tidak tidak memiliki hak pilih dalam pemilu. TNI maupun Polri justru diminta agar menjaga netralitasnya dalam setiap kontestasi politik.
Feri menyebut, jumlah itu terungkap seusai petugas melakukan verifikasi terhadap 1.971.809 Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Hasil Sementara atau DP4HS, untuk Pilkada Jember 2024 ini.
Menurutnya, DP4HS merupakan data mentah yang perlu divalidasi oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di lapangan, sebelum nantinya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024. Jumlah tersebut juga hampir sama dengan jumlah DPT saat Pemilu 2024 kemarin yakni sebanyak 1.972.216 pemilih/jiwa. Rinciannya, pemilih perempuan 997.449 jiwa dan pemilih laki-laki 974.767 jiwa. "DP4HS itu data mentah yang dikirim semua. Meski DPT untuk Pileg 2024 kemarin selesai, dengan adanya DP4HS jadi harus mulai dari awal lagi," katanya.
Sejauh, kinerja Pantarlih masih terus berlangsung hingga tanggal 24 Juli 2024 mendatang. Petugas diharuskan untuk datang langsung, door to door dari rumah ke rumah warga. Sehingga kemungkinan akan ada data tambahan pemilih dari kalangan TNI/Polri atau warga yang sudah meninggal itu masih sangat terbuka.
Kendati begitu, Feri memastikan bahwa keseluruhan proses coklit ini sudah menyisakan sedikit lagi dan akan selesai sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Dia juga mengklaim progresnya sudah cukup membahagiakan, mencapai 99 persen. "Progresnya sudah mencapai 99 persen, jadi tinggal sedikit lagi kami akan selesaikan tahapan Coklit ini," imbuh Feri.
Terpisah, terkait data pemilih yang sudah meninggal itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember Isnaini Dwi Susanti, juga angkat bicara. Menurutnya, di Jember ada fenomena pencatatan Adminduk yang biasanya diakal-akali. Santi membeberkan, sedikitnya ada 25 kasus warga yang jelas-jelas masih hidup, namun status di Adminduk dinyatakan sudah meninggal dunia.
Hal itu terungkap saat pihaknya menerima sekitar 25 aduan warga yang masih hidup, dan mendatangi kantor Dukcapil. "Ada sekitar 25-an aduan terkait kasus seperti itu," katanya, Jumat (19/7).
Menurut Santi, perubahan status tersebut dari dilakukan oleh anggota keluarga pemilik identitas tersebut. Mereka datang di Kantor Dispendukcapil dengan membawa surat kematian. Mengetahui warga yang dinyatakan statusnya telah meninggal, juga memprotes dengan mendatangi kantor Dispendukcapil. "Ada yang bapaknya dimatiin (adminduk-nya) oleh anaknya karena bapaknya nikah lagi dan tidak menafkahi keluarganya. Tahunya itu pada saat putrinya mau nikah, ditanya dimana ini walinya. Setelah dilacak, bapaknya ini datang ke kami bilang kalau masih hidup. Saat ditanya kenapa kok datanya di laporkan mati sama anaknya? Akhirnya ngaku kalau bapak ini tidak menafkahi keluarganya," imbuh Santi.
Dia mengimbau kepada masyarakat Jember untuk selalu mengupdate data kependudukan. Sebab validasi data adminduk sangat menentukan perkembangan jumlah penduduk. (mau/nur)
Editor : Radar Digital