“Saya menilai, tim penjaringan bacaleg tidak profesional dan proporsional. Karena mekanismenya dilakukan dengan menyelisihi kaidah partai,” katanya kepada sejumlah jurnalis di Jember, Senin (15/5).
BACA JUGA: Tak Hanya PKB, Partai Gerindra Jember Juga Bidik Suara Nahdliyin
Sebagai salah satu wakil ketua di Partai Gerindra, posisi Sholeh sebenarnya cukup penting. Terlebih, dia telah mengabdi belasan tahun di partai besutan Prabowo Subianto itu. Persisnya sejak 2011 lalu. Sehingga, ketika tahu kalau posisinya di nomor urut satu untuk daerah pemilihan (dapil) enam (Puger, Gumukmas, Kencong dan Jombang) digeser oleh cucu seorang kiai berpengaruh di Jember, Sholeh mengaku sangat kecewa.
Apalagi, orang yang menggesernya itu bukan kader atau pengurus partai. Dia hanya politisi karbitan yang numpang tenar pada nama besar kakek dan bapaknya. “Yang bersangkutan berinisial ASS, cucu kiai besar sekaligus putra anggota DPR RI dari partai berbeda. Ini jelas tidak fair. Karena dia tidak pernah berkontribusi. Ini partai, bukan gerombolan. Partai punya mekanisme dan nilai-nilai,” ujarnya.
Sebenarnya, Sholeh bakal terima jika sosok yang menggesernya itu merupakan kader atau pengurus partai. Bukan orang luar yang hanya bermodal popularitas sang kakek. Karena hal itu, kata dia, menandakan bahwa pengabdian belasan tahun yang dilakukan oleh kader tidak ada nilainya. Dan ini disebutnya berbahaya bagi kelangsungan kaderisasi di internal partai.
Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Cabang Kencong ini mencontohkan, pada Pemilu 2019 lalu, dirinya juga mengalami hal serupa. Kala itu, dia mencalonkan diri melalui dapil yang sama. Namun, pada masa injury time, posisinya harus bergeser dan digantikan oleh Ahmad Halim, yang saat ini menjadi Ketua Gerindra Jember. Saat itu, Sholeh mengaku tak masalah. Karena Halim merupakan kader sekaligus wakil ketua partai.
“Tapi kali ini saya akan berjuang, karena telah dikorbankan. Apalagi, saat ketua memanggil saya, katanya titipan itu langsung dari Pak Prabowo. Saya tidak yakin Pak Prabowo melakukannya,” ucapnya.
Sholeh menyatakan telah mencabut berkas pencalonannya pada 11 Mei kemarin. Dia juga telah mundur dari bursa pencalegan. Setelah ini, dirinya akan mengambil langkah lain dengan mengirim surat ke DPP Gerindra di Jakarta, agar masalah itu didengar langsung oleh pengurus di tingkat pusat.
“Namun saya tegaskan, saya hanya mundur dari bacaleg. Bukan dari Partai Gerindra. Saya akan tetap berjuang bersama partai ini. Karena menurut saya, ideologi yang diusung sangat cocok dengan misi kerakyatan,” jelasnya.
Kendati demikian, Sholeh mengaku siap menerima konsekuensi atas perjuangannya itu. Jika semisal Pengurus DPC Partai Gerindra Jember mempersoalkan atau bahkan memberhentikannya sebagai pengurus dan kader, dirinya telah siap. “Semisal ada tindakan pemberhentian. Saya siap. Ini adalah hak yang harus saya perjuangkan. Karena sebagai kader dan pengurus, saya sudah melaksanakan kewajiban,” tegasnya.
Lebih lanjut, aktivis jebolan Posko Merdeka Jember ini menyatakan, bakal merebut kembali haknya tersebut hingga masa penetapan caleg berakhir. Karena hingga Oktober mendatang, sampai tahap penetapan daftar calon tetap (DCT), nama-nama yang sudah ditetapkan dalam daftar calon sementara (DCS) masih bisa berubah, jika ada perbaikan dari DPC partai.
“Masih memungkinkan ada perubahan dan perbaikan. Yang bisa melakukan adalah pengurus tingkat DPC atau kabupaten. Sesuai dengan wilayah pendaftaran. Karena saya mendaftar untuk DPRD Jember,” pungkasnya. (*)
Reporter: Maulana
Editor : Mahrus Sholih Editor : Radar Digital