SUMBERSARI, Radar Jember - Terbatasnya jumlah petugas penyuluh pertanian (PPL) di semua desa/kecamatan se-Kabupaten Jember, disebut-sebut menjadi salah satu penyebab data-data jumlah petani sering meleset. Lebih-lebih saat pendataan penerima subsidi pupuk, antara jumlah petani yang ada dengan jumlah petani yang disetujui sebagai penerima subsidi pupuk, seringkali jomplang.
Saturi, anggota Kelompok Tani (Poktan) Jaya Makmur, Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo, menyebut selama ini proses pendataan untuk petani penerima subsidi pupuk yang dilakukan PPL, dinilainya kurang maksimal. "Tau-tau nama kita sudah masuk, sudah wis akhirnya ini dapat, yang itu tidak dapat," akunya, saat dikonfirmasi belum lama ini.
Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Jember mencatat, di Jember hanya memiliki 161 PPL. Mereka harus mengurus pendataan untuk petani di 248 desa se-Kabupaten Jember yang memiliki total 1.758 Poktan.
Dari jumlah Poktan itu, masing-masing memiliki keanggotaan mencapai 100-500 petani dengan luasan lahan petani yang berbeda-beda. Dan dari jumlah 1758 Poktan itu, jumlah kios penyalur pupuk subsidi hanya sekitar 530 kios.
Pimpinan Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto menilai, jumlah PPL itu sangat tidak ideal dengan jumlah petani yang tersebar di seluruh desa-desa se-kabupaten Jember. "Ya kalau jumlah PPL nya hanya 161 orang, sementara yang diurus pendataannya ada ribuan petani, ya gak nutut. Belum lagi mereka harus memperbaharui data-datanya kan," urainya.
David menyarankan agar dilakukan penambahan jumlah PPL tersebut, untuk lebih memastikan pendataan itu benar-benar diperoleh data valid. "Kalau satu PPL mengurus beberapa desa-desa ya, pasti kewalahan. Minimal satu desa itu satu orang PPL, bisa lebih optimal," pintanya. (mau/nur)
Editor : Radar Digital