KARANGSARI, Radar Semeru - Jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk 2024 mendatang akhirnya terjawab dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Pertanian pada Rabu (20/12) lalu. Hasilnya, ada penurunan hingga 42 persen ketimbang 2022 lalu, yang dapat berimbas pada kelangkaan pupuk di Lumajang.
Instruksi yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Indonesia itu menerangkan kepada Pupuk Indonesia agar dapat mengalokasikan pupuk secara proporsional sesuai dengan jumlah kemampuan subsidi. Sehingga, jika tertera secara proporsional, maka besarannya akan dibagi menurut persentase.
Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Lumajang Ishak Subagyo menerangkan, kondisi itu membuat pengajuan anjuran teknis pembagian pupuk bersubsidi di setiap kecamatannya menjadi tidak sama.
"Jadi, semisal bagi kecamatan I umpamanya hanya mendapat dua kuintal, sedangkan kecamatan II bisa mencapai 175 kilogram pengajuannya," jelas dia.
Karena itu, jika angka pengajuan yang dipakai adalah entri data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), maka, bila petani mengambil pupuk yang besarannya sudah disesuaikan dengan dasar e-RDKK, tentunya tidak dapat disalahkan jika kelangkaan terjadi.
"Pasalnya, petani yang paling akhir mengambil bagian bisa tidak mendapatkan jatah pupuk," tambahnya.
Kondisi itulah yang dinilai harus diatur oleh DKPP Lumajang. Pasalnya, ketersediaan pupuk tidak sesuai dengan rencana pengajuan awal. "Sedangkan di Permentan dasarnya juga memakai e-RDKK, tidak ada dasar lain. Itulah yang akan menjadikan rancu, kenapa pupuk itu langka. DKPP harus mengatur itu," pungkasnya. (has/c2/fid)
Editor : Radar Digital