SUMBERSARI, Radar Jember - Kebijakan pemerintah pusat yang baru saja menambah impor beras sebesar 1,5 juta ton, belum lama ini, sempat menuai kekhawatiran berbagai kalangan. Termasuk oleh petani sendiri. Sebab, impor beras tersebut berbarengan dengan musim panen padi petani yang kini harganya telah mencapai Rp 7 ribu per kilogram GKG (gabah kering giling).
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Jember sejauh ini belum melakukan langkah-langkah apa pun menyikapi perihal impor beras tersebut. Kepala DTPHP Jember Imam Sudarmadji menilai, kebijakan tersebut bisa jadi memang sebuah kebutuhan demi menjaga pasokan pangan dalam negeri.
Meski begitu, Imam menegaskan bahwa pemerintah daerah dalam posisi hanya melakukan penyesuaian. "Itu kebijakan nasional, kami di daerah sifatnya hanya menyesuaikan saja," katanya saat ditemui, Senin siang kemarin (11/12).
Imam menilai, kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah pusat itu tak akan memengaruhi produktivitas hasil panen padi di daerah. Meski ada kekhawatiran kebijakan impor beras akan mengganggu terhadap produksi dan harga gabah petani, namun Imam meyakini produksi beras di Jember dalam kondisi surplus. "Kebutuhan itu kan seperti hukum ekonomi, ya, kalau barang sedikit pasti harganya naik. Tapi, kami yakin Jember bisa surplus dan stok beras Jember sejauh ini masih aman," jelasnya.
Imam juga menambahkan bahwa kenaikan harga gabah hari ini telah di kisaran Rp 7 ribu per kilogram GKG dan menjadi pengobat petani. "Sekarang petani di Jember merasakan harganya meningkat dan pendapatannya juga naik. Jadi, kebijakan impor ini kami akan sesuaikan saja, dan kami juga diminta pemerintah pusat untuk memacu produksi pangan di daerah," imbuh dia.
Dalam kesempatan lain, Bupati Jember Hendy Siswanto sempat menguraikan bahwa kebijakan pemerintah mengimpor beras itu dianggapnya bagian dari upaya mengantisipasi ancaman krisis pangan dalam negeri. Kendati begitu, Hendy memastikan bahwa pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Terlebih, di awal sampai pertengahan tahun 2024 nanti, Hendy menyebut bahwa Kabupaten Jember juga akan menerima kucuran bantuan pangan dari pusat. "Jadi, kalau soal impor beras itu, apa yang menjadi kebijakan pusat tentu kami akan ikuti," jelasnya.
Persoalan impor beras dan ancaman ketahanan pangan ini juga kerap disuarakan dewan dalam kesempatan rapat paripurna DPRD Jember, belum lama ini. Mayoritas fraksi saat itu meminta agar pemerintah daerah tetap memastikan ketersediaan gabah atau beras di daerah, dengan tetap mempertimbangkan harga yang layak untuk para petani.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jember David Handoko Seto menguraikan, melonjaknya harga gabah itu sekilas memang menguntungkan petani. Sebab, mereka bisa menjual hasil panennya dengan harga tinggi. Terlebih sejak pemerintah pusat telah menaikkan harga minimum gabah kering di batas Rp 5 ribu per kilogram. "Dampak baiknya petani senang harganya naik. Di sisi lain, ini memicu kekhawatiran, kalau harga semakin naik, berarti produksi beras Jember makin kecil. Tak heran kalau pemerintah kemudian impor beras," terangnya.
David sebenarnya mengaku sedikit keberatan dengan kebijakan impor beras tersebut. Hal itu lantaran ketika impor beras dilakukan, ada kekhawatiran serapan gabah petani malah semakin melemah.
Karena itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk menjawab kegelisahan petani perihal kebijakan impor beras tersebut. "Memang ini menjadi tanggung jawab bersama, karena itu pemerintah perlu segera berkoordinasi dengan Bulog. Bagaimana sekiranya harga gabah ini tetap stabil, petani tetap mendapat harga yang layak, dan pasokan beras kita tetap aman," pintanya. (mau/c2/dwi)
Editor : Radar Digital