Kehidupan mayoritas petani di Indonesia sejauh ini memang fluktuatif. Petani dengan lahan luas dan alat-alat yang canggih, rata-rata lebih sejahtera dibanding petani yang masih mengandalkan otot alias belum modern. Terlepas dari perbedaan petani modern maupun yang masih jadul, hasil pertanian tetap harus diperhatikan.
Pada saat petani memulai tanam, biasanya ongkos menanam, perawatan, hingga panen cenderung mahal. Sementara, di saat panen tiba, harganya justru anjlok. Petani menjadi produsen yang tidak bisa menentukan harga jual produksinya sendiri. Mereka seperti terikat pada mekanisme pasar dan menjadi korban patgulipat para tengkulak dan pedagang. Pada posisi ini, seharusnya pemerintah hadir agar harga jual hasil panen tetap baik dan menguntungkan.
Agar perjuangan petani sebanding dengan penghasilannya, maka pemerintah semestinya hadir di tengah mereka. Mulai dengan menyediakan akses permodalan, ketersediaan bibit dan pupuk yang terjangkau, serta memberi dukungan sarana dan alat produksi pertanian. Sebab, jasa petani tak bisa dientengkan. Selain sebagai pahlawan pangan, mereka juga menjadi penggerak ekonomi kawasan. Terbukti, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jember tertinggi masih di sektor pertanian.
Salah satu program yang dinilai berhasil mengerek harga produksi pertanian adalah pengadaan 1.000 ton beras untuk keperluan bantuan sosial (bansos). Bupati Jember Hendy Siswanto menginginkan dampak program itu mampu mengangkat harga gabah kering sawah (GKS) di tingkat petani secara signifikan. Meski target ini dianggap sukses, namun pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi dan perencanaan program lanjutan. Sebab, program bansos yang berasal dari anggaran kabupaten tidak selalu ada.
Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menyampaikan, program pembelian hasil panen seperti beras yang dibeli langsung dari petani layak dilanjutkan. "Bukan hanya terbatas pada bansos Covid-19 itu saja. Tetapi, program pemerintah yang lain yang berkaitan dengan hasil pertanian, sebisa mungkin beli langsung dari petani," ucapnya.
Siswono menyebut, salah satu program pemerintah yang sudah berjalan sekian tahun lamanya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemerintah Non Tunas (BPNT). Apabila ke depan kedua program itu berasnya juga dibeli dari petani, maka harga hasil panen tidak dipermainkan tengkulak atau pedagang. "Pengadaan beras dari PKH dan BPNT sangat mungkin dibeli dari petani. Tinggal teknisnya saja yang dimatangkan," cetusnya.
Politisi Partai Gerinda ini menjelaskan, pembelian beras dari petani untuk PKH dan BPNT bisa saja melalui masing-masing agen. "Pemkab harus menjadi motor penggerak dengan melahirkan kebijakan pembelian beras di tingkat lokal," kata Siswono. Pembelian atau pengadaan beras PKH dan BPNT dari petani bukanlah sesuatu yang mustahil.
Anggota Komisi B Nyoman Aribowo juga menyampaikan pemikiran serupa. Demi menjaga stabilitas harga dari hasil panen petani, pemerintah selayaknya hadir di tengah-tengah petani. "Dampak pengadaan beras bansos luar biasa. Harga gabah kering sawah yang awalnya di bawah Rp 4.000, bisa naik melampaui ketetapan harga pembelian pemerintah (HPP). Bayangkan, HPP Rp 4.200, sementara setelah ada program pengadaan 1.000 ton beras bisa mencapai Rp 4.700," jelas Nyoman.
Nyoman mendorong, PKH dan BPNT yang merupakan program rutin selayaknya juga menyerap beras dari hasil petani secara langsung. "Ke depan, kebijakan pembelian beras harus bisa langsung ke petani. Kami mendorong agar itu segera terealisasi," ucapnya.
Pria yang juga menjadi Sekretaris PAN itu menyebut, penyerapan beras petani bisa melalui dinas terkait dan didukung dengan kebijakan lokal. Misalnya, program PKH dan BPNT yang dari pemerintah pusat tidak dilepas begitu saja. Pasti ada dinas yang menjadi leading sector-nya seperti Dinas Sosial. "Untuk pengadaan beras, bisa melalui Dinas Pertanian (sekarang bernama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Red)," pungkas Nyoman.
Reporter : Dwi Siswanto
Fotografer : Dwi Siswanto
Editor : Mahrus Sholih Editor : Ivona