RADAR JEMBER - Tingginya pendaftar KIP Kuliah dan terbatasnya anggaran yang ada membuat Kemdiktisaintek mendorong agar pemerintah daerah membuat skema beasiswa daerah seperti KIP Kuliah Daerah.
Setiap tahunnya pendaftar KIP Kuliah sudah tembus 1 juta pelamar, hal ini tidak sebanding dengan kuota untuk mahasiswa baru yang berkisar 220 ribu mahasiswa saja yang tertampung.
Dikutip dari beberapa media, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek, Muhammad Najib, mengatakan pemerintah pusat saat ini telah menyalurkan sekitar 950 ribu penerima beasiswa KIP Kuliah. Namun jumlah tersebut belum memadai untuk mendorong peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi secara signifikan.
“Karena itu kami mendorong pemda untuk mengeluarkan KIP Daerah, agar putra daerah bisa kuliah, bahkan dengan skema ikatan dinas untuk kembali membangun daerahnya,” kata Najib.
Usulan ini sekaligus merespons maraknya mahasiswa menunggak uang kuliah tunggal (UKT) karena kesulitan ekonomi. Banyaknya mahasiswa yang menunggak ongkos kuliah itu menyebabkan mereka terancam putus kuliah.
Menurut Najib, beberapa daerah seperti Jakarta telah lebih dulu menjalankan program beasiswa daerah. Model tersebut dinilai bisa direplikasi oleh daerah lain untuk memperluas akses pendidikan tinggi.
Najib menyebut, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 34 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 39 persen pada 2029.
Baca Juga: Cek Info Beasiswa yang Sedang Dibuka Pendaftarannya Ini, Mulai dari SMA hingga S2
Untuk mencapai kenaikan satu persen saja, dibutuhkan tambahan sekitar 750 ribu mahasiswa baru.
“Kalau hanya mengandalkan KIP Kuliah dari pusat, tidak cukup. Perlu kolaborasi dengan pemda dan juga sektor swasta,” ujarnya.
Selain mendorong pemerintah daerah, Kemendiktisaintek mengajak perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) untuk menyediakan beasiswa.
Sejumlah perusahaan, kata Najib, telah mulai berkontribusi dalam pembiayaan pendidikan tinggi.
Editor : M. Ainul Budi