SUMBERSARI, Radar Jember - Sejak 2007, Jember telah berkomitmen menjalankan sekolah inklusi sebagai implementasi education for all atau kesetaraan dalam pendidikan. Sekolah inklusi tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember. Baik di tingkat SD maupun sekolah menengah. Nahasnya, dalam perjalanannya sampai kini, perkembangannya cenderung stagnan. Bahkan mengalami degradasi.
Sebelumnya, perlu dibedah kembali perbedaan antara sekolah luar biasa (SLB) dengan sekolah inklusi. SLB hanya menerima siswa penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus (ABK). Sementara, sekolah inklusi bisa menerima siswa non-ABK maupun ABK.
Dosen Universitas PGRI Argopuro (Unipar), Fanatus Syamsiyah, mengatakan, dari hasil penelitian pendidikan inklusi, ditemukan kendala yang dialami oleh sejumlah sekolah inklusi di Jember. Terutama di tingkat SD. Dia menyebut, ada 34 SD inklusi yang tersebar di seluruh kecamatan. “Sekolah inklusi harus betul-betul punya guru yang bisa melayani ABK. Tidak hanya menerima, tapi siap dengan kurikulum yang diberikan,” paparnya.
Faktor keterbatasan SDM yang dikatakannya menjadi salah satu hambatan untuk mendampingi siswa ABK. Sebab, ada skill khusus yang wajib dimiliki. Di lain sisi, bimbingan teknis yang diberikan hanya dilakukan sekali pada tahun 2008. Pada perkembangannya, guru-guru yang memiliki kemampuan tersebut sudah banyak yang mengundurkan diri. “Tidak ada keberlanjutannya (bimtek, Red) lagi,” imbuh dosen Unipar Jember itu.
Kebanyakan, lanjutnya, sekolah inklusi enggan menerima calon siswa ABK dan akan diarahkan ke SLB. Kalaupun menerima, biasanya sekadar formalitas. Misalnya, pada saat pembelajaran mereka diperlakukan sama dengan siswa non-ABK. Termasuk meluluskan mereka apa pun hasilnya, agar cepat selesai. “Guru inklusi yang dipercaya kadang diambil dari guru yang tidak punya beban mengajar banyak, karena dianggap punya waktu banyak untuk mendampingi,” terang perempuan yang akrab disapa Fanna itu.
Menurutnya, keberlanjutan program sekolah inklusi membutuhkan kemauan politik dari pemerintah daerah. Adanya Perda Disabilitas hendaknya juga bisa diturunkan pada sejumlah kebijakan. “Ada anggaran (untuk sekolah inklusi, Red), salah satunya untuk bimtek kepada guru-guru di sekolah inklusi,” ucap perempuan yang juga menjadi Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSG) Unipar tersebut.
Fanna berpendapat, timbulnya permasalahan di permukaan itu terjadi karena Pemkab Jember tidak menjadikan program sekolah inklusi sebagai skala prioritas. Akhirnya, nasibnya tidak pasti. Selain itu, belum ada pemisahan standar akreditasi antara sekolah inklusi dengan sekolah reguler. Oleh karena itu, sekolah inklusi sulit menaikkan penilaian akreditasi. Begitu pula dengan gaji bagi para guru inklusi. “Harus ada kebijakan baru yang bisa menjamin keberlangsungan profesi guru sekolah inklusi. Honor bisa dijamin, kenaikan jabatan juga bisa dipertimbangkan,” urainya. (sil/c2/dwi)
Editor : Safitri