Stok Guru Penggerak di Jember Habis

Safitri • Dipublikasikan Sabtu, 26 Agustus 2023 | 22:39 WIB

 

 

PENDAMPINGAN: Sejumlah guru dan kepala SD mengikuti program pendampingan pendaftaran sekolah penggerak pada 2021 lalu. Saat ini stok guru penggerak di Jember tidak bisa menutupi kebutuhan kasek.
PENDAMPINGAN: Sejumlah guru dan kepala SD mengikuti program pendampingan pendaftaran sekolah penggerak pada 2021 lalu. Saat ini stok guru penggerak di Jember tidak bisa menutupi kebutuhan kasek.

KEPATIHAN, Radar Jember - Ratusan kepala sekolah (kasek) dari tingkat dasar hingga menengah di Jember tidak mengantongi sertifikat guru penggerak sebagai salah satu syarat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Sebab, jumlah guru penggerak di Jember tidak mencukupi kebutuhan untuk menjadi kasek.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember Sukowinarno mengatakan, meski bukan guru penggerak atau tidak lulus diklat, secara hukum menjabat kasek tetap sah. Dijelaskannya, hal itu hanyalah salah satu persyaratan dan bukan satu-satunya. “Sesuai dengan Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021, diperbolehkan menjabat sebagai kepala sekolah, walau tidak memiliki sertifikat guru penggerak,” terangnya, kemarin (25/8).

Penunjukkan kepala sekolah telah melalui mekanisme sesuai regulasi yang ada. Suko menyampaikan, pihaknya telah melayangkan surat kepada Kemendikbud perihal keabsahan kasek yang bukan berasal dari guru penggerak. Sebab, kasus di Jember, kata dia, terdapat kekurangan guru penggerak untuk dijadikan sebagai kasek.

Dia menjelaskan, kasek tidak harus guru penggerak. Sebaliknya, guru penggerak tidak harus menjadi kasek. Selain itu, tambahnya, kasek yang bukan guru penggerak, tetapi memiliki persyaratan lengkap yang lain, tetap layak menduduki jabatan pucuk pimpinan di sekolah.

Aturan pengangkatan kasek telah diatur dalam Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021. Suko menyebutkan, di antara syaratnya adalah memiliki status sebagai PNS, pangkat minimal III B, berijazah S-1, berkelakuan baik, dan tidak pernah tersandung kasus hukum atau mendapatkan hukuman disiplin. Syarat lain juga mencakup: memiliki sertifikat guru, jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama, memiliki sertifikasi sebagai guru penggerak, usia maksimal 56 tahun, hingga memiliki pengalaman manajerial paling singkat selama dua tahun.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Hadi Mulyono menyebut, seluruh guru penggerak tingkat SD sudah dijadikan sebagai kasek. “Stoknya (guru penggerak, Red) habis,” ungkapnya.

Pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Balai Besar Guru Penggerak agar bisa mengadakan diklat guru penggerak mandiri di daerah. Sebab, kuota pendaftaran yang diberikan dari pusat sifatnya terbatas. Belum tentu tiap tahun dapat kuota.

Selain itu, panjangnya rentetan diklat dan pengujian sebagai guru penggerak membuat pesertanya belum tentu lolos. Baik waktu, jumlah angkatan, lokasi, maupun kelulusan ditentukan oleh Kemendikbud. Sedangkan upaya untuk memberikan informasi terkait pembukaan pendaftaran guru penggerak selalu disampaikan kepada seluruh sekolah.

Sementara itu, Kabid Pembinaan Ketenagaan Dispendik Lilik Makhfiyah menyampaikan, ada ratusan kasek di Jember yang belum memiliki sertifikat guru penggerak. Baru ada tiga angkatan guru penggerak di Jember. Jumlahnya sekitar 344 orang. “Ditambah 218 guru yang masih dalam proses lokakarya satu,” sebutnya. (sil/c2/dwi)

Editor : Safitri
Jember Guru