BACA JUGA : Modus Baru Sabu-Sabu di Bola Tenis di Lapas Narkotika Samarinda
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Dispendik Jember Hariyanto mengatakan, pembangunan atau perbaikan sekolah yang belum selesai pada tahun 2022 akan dilanjutkan pada tahun 2023, yang akan ditambah lebih banyak lagi. Menurutnya, perencanaan sudah dilakukan berdasarkan petunjuk Bupati Jember Hendy Siswanto. Kini, Dispendik menunggu eksekusinya.
Dalam perencanaan tersebut, Dispendik membagi beberapa kelompok sekolah. Ada yang masuk klaster satu mewah, dua mewah, tiga mewah, dan kelompok lainnya diberi label dengan penyebutan angka romawi. “Ada 17 kelompok perencanaan, dikelompokkan atas konsultan perencana yang kompeten,” jelasnya.
Total SD dan SMP yang akan diperbaiki pada tahun 2023, Hariyanto menyebut, sebanyak 86 lembaga. Terdiri atas 63 SD dan 23 SMP yang akan diperbaiki. Sementara ini, dia menyebut, yang menjadi utama adalah sekolah negeri. “Untuk sekolah swasta nanti bisa dari anggaran tertentu,” ucapnya.
Hariyanto menyebut, Dispendik ingin sesegera mungkin melakukan percepatan renovasi agar peserta didik bisa terlayani dengan baik. Saat ini, renovasi diutamakan untuk sekolah yang sudah rusak berat. “Bahkan dalam perencanaan ini sudah ada beberapa yang roboh. Ada beberapa yang belum roboh, tapi takut untuk ditempati, karena beratnya kerusakan,” jelasnya.
Terdapat beberapa kriteria kerusakan pada bangunan sekolah, seperti rusak berat, sedang, dan ringan. Rusak berat ketika angkanya sudah di atas 45 persen, rusak sedang 30-45 persen, dan di bawah 30 persen dianggap rusak ringan. “Kalau sangat ringan kami tidak menyarankan menunggu bantuan dari pemerintah atau menggunakan APBD. Disarankan untuk menggunakan dana BOS, seperti hanya rusak keramik beberapa bagian dan cat tembok yang rusak,” tuturnya.
Proses pembangunan atau renovasi sekolah nantinya akan dieksekusi pada bulan Maret 2023. Umumnya, dikerjakan pada bulan Juli dan setelahnya. Tetapi, kali ini dilakukan percepatan melihat kondisi yang sangat mengkhawatirkan.
Anggaran yang disediakan oleh Dispendik untuk satu ruang kelas rata-rata Rp 200 juta. Tetapi, untuk sekolah tertentu seperti klaster mewah di SMPN 1 Ambulu disediakan anggaran Rp 700 juta rupiah. “Klaster biasa dianggarkan rata-rata Rp 200 juta per sekolah,” jelas Hariyanto.
Penentuan kluster sesuai dengan kondisi keadaan sekolah, keistimewaan sekolah, kemajuan sekolah, dan keperluan daya tampung masyarakat. Seperti di Ambulu, masyarakat memiliki minat yang besar di SMP 1 Ambulu, sehingga per tahunnya banyak yang tidak tertampung. Untuk kelas bisa lebih dari dua kelompok kelas. “Melalui hal tersebut, pemerintah memikirkan untuk memenuhi pelayanan untuk menampung minat dan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Hariyanto berharap semua sekolah yang ada di Jember bisa segera layak digunakan. Supaya siswa bisa mengikuti pelajaran dengan nyaman dan aman. “Kalau memang ada kerusakan berat, tentunya kepala sekolah akan melakukan langkah-langkah untuk mengalihkan ke tempat lain yang aman,” pungkasnya. (cad/c2/nur) Editor : Safitri