BACA JUGA : Kiai Terduga Mesum Siap Jalan Jongkok dan Telanjang Bila Terbukti
"Kami sudah pelajari bersama Dispendik (Dinas Pendidikan, Red) Jember, bahwa tidak ada yang dilanggar dalam proses pelantikan penugasan guru sebagai kepala sekolah," tuturnya. Suko menyampaikan, hal-hal yang mendasari mutasi dilakukan pada pelantikan kepala sekolah adalah mempertimbangkan jarak dan masa pengabdian. Yaitu, guru yang dilantik sebagai kepala sekolah akan lebih diutamakan menjabat ke sekolah pinggiran. Begitu juga sebaliknya, kepala sekolah yang di pinggiran dan telah mengabdi lama, maka dimutasi di sekitar kota.
"Kami sudah mempertimbangkan segala aspek, termasuk jarak dan masa bakti kepala sekolah yang berada di pinggiran. Selain itu, kami telah mengirimkan surat dan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Red) RI. Jadi, tidak ada namanya yang melanggar aturan," jelasnya.
Sukowinarno juga menjawab dugaan nepotisme terhadap pelantikan kepala sekolah. Sebab, salah satu kepala sekolah yang dilantik tersebut adalah istri dari salah satu kepala dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD). Menurut Suko, siapa pun memiliki hak dan kesempatan yang sama, apabila telah memenuhi persyaratan yang ada. “Terpenting evaluasi akan terus dilakukan, sehingga jika ke depannya tidak memenuhi ketentuan dan kinerja, maka dapat dikembalikan,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dispendik Jember Hadi Mulyono menyebut, mutasi kepala sekolah tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Dispendik, yaitu ada unsur pembinaan. Artinya, guru yang baru dilantik menjadi kepala sekolah ditempatkan di sekolah pinggiran. Sementara, kepala sekolah dari sekolah pinggiran dimutasi ke sekolah favorit atau di daerah kota. "Jadi, sekolah berkualitas atau berada di daerah kota akan diisi oleh kepala sekolah yang juga telah memiliki banyak pengalaman. Sebab, akan kesulitan nantinya apabila diisi kepala sekolah baru yang belum memiliki pengalaman dan kapasitas," terangnya.
Dalam pengisian posisi kepala sekolah (kepsek), lanjutnya, tidak ada peraturan yang dilanggar. Sebab, telah sesuai dengan pedoman yang ada, yakni Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. "Selain itu, ada surat dari Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek RI, sehingga sudah kuat serta tidak ada yang dilanggar," terangnya. (ben/c2/dwi)
Editor : Safitri