BACA JUGA : 12 Gereja Jadi Prioritas Pengamanan Polrestro Tangerang saat Natal
Buta aksara bisa dibilang menjadi momok bagi kelangsungan pembangunan di bidang sumber daya manusia (SDM). Jika pilihan anggota legislatif dilakukan saat berita ini terbit, bisa jadi ada ribuan orang yang akan bingung mencoblos nama calon anggota legislatif (caleg). Penyebabnya satu, yakni tidak bisa membaca nama. Untuk itu, perlu keseriusan untuk mengentaskan warga dari buta aksara.
Di sisi lain, angka buta aksara yang kini tidak jelas jumlahnya serta penanganannya itu bisa menghambat laju program pemerintah. Misalnya, program pemerintah yang mengharuskan adanya proses administrasi membuat warga kesulitan, karena tidak bisa baca tulis.
Angka buta huruf yang tinggi itu, menurut Dr Agustina Dewi Setyari, Ketua Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, tidak berbanding lurus dengan kemajuan pendidikan. Hal itu menegaskan adanya faktor lain tidak dituntaskannya pekerjaan rumah tersebut.
Dr Agustina menyebut, faktor dimaksud yakni faktor budaya yang buruk pada pola pikir sebagian masyarakat di Jember. Dikatakan tingginya angka buta huruf di Jember sejatinya lebih banyak karena mindset budaya. "Mindset masyarakat perlu dibangun tentang pentingnya belajar membaca, meskipun ranah kerjanya di sektor eksternal," katanya.
Dia menjelaskan, mayoritas masyarakat yang buta huruf didominasi oleh perempuan. Hal itu erat kaitannya dengan budaya patriarki yang ada di tengah masyarakat. Ada anggapan bahwa membaca tidak penting dipelajari oleh perempuan, karena bukan kebutuhan. "Masyarakat yang sangat patriarkis masih menganggap bahwa membaca bukan menjadi kebutuhan utama, karena masih menganggap pendidikan itu hanya sebagai masa menunggu jodoh," terangnya.
Kedua, lebih jauh Agustina memaparkan bahwa sektor pekerjaan masyarakat yang bergerak di bidang wiraswasta. Seperti pedagang, petani, nelayan, dan lainnya. Karenanya, mereka menilai tidak membutuhkan kemampuan membaca. "Jadi, mereka merasa tidak membutuhkan kemampuan aksara sebagai kebutuhan. Belajar membaca menjadi bukan skala prioritas," paparnya.
Menurutnya, sejauh ini perempuan bisa dipastikan menjadi penyumbang angka buta aksara terbesar karena ada pola pikir tersebut. Sebab, perempuan hanya berkutat di tiga sektor. Yakni sumur, dapur, kasur, sehingga kemampuan membaca bukan menjadi skala prioritas. "Sayangnya, data terpilah angka buta huruf berdasarkan jenis kelamin belum ada," ujar Agustina.
Dia menjelaskan, pengentasan angka buta huruf menjadi tanggung jawab bersama. Semua pihak disebut mempunyai beban moral untuk memberikan kepedulian buta aksara di Jember. "Hal ini tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah, karena pasti gagal kalau hanya mengandalkan peran pemerintah," pungkasnya. (mun/c2/nur) Editor : Safitri