Keluhan ini disampaikan oleh Dinas Pendidikan melalui rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD. "Permasalahannya muncul manakala sekolah telah melakukan PTM. Lalu, wali murid menggeser muridnya ke madrasah,” ungkap Wakil Ketua Komisi D Nur Hasan.
Pihaknya juga mengungkapkan, belakangan ada sekolah swasta yang telah melakukan PTM secara sembunyi-sembunyi. Mekanismenya, murid masuk di rumah guru, di musala, atau bahkan di sekolah namun tidak mengenakan seragam sekolah. Hal ini lumrah terjadi di perdesaan. Namun, untuk di wilayah kota hal demikian sangat jarang. "Apa pun alasannya, PTM tetap harus dilakukan secara bersama-sama. Karena risiko terpapar anak yang dikhawatirkan,” lanjutnya.
Meski demikian, hingga kini pihaknya belum menerima laporan terkait hal tersebut. Meski begitu, dia menegaskan bahwa anak-anak yang bermain di rumahnya memiliki risiko tertular cukup besar. Sama halnya ketika melakukan PTM.
"Jadi, sebenarnya aturan yang ada harus kita lakukan. Apalagi Jember masuk level 4. Jadi, memang tidak diperbolehkan untuk PTM," tegasnya.
Terpisah, Kasi Pendidikan Kementerian Agama Kabupaten Jember Edy Sucipto mengungkapkan bahwa pihaknya belum mengetahui secara pasti lembaga-lembaga mana saja yang telah melakukan PTM. Sebab, selama ini pihaknya juga mengampanyekan untuk tidak melakukan PTM, apa pun alasannya. "Secara institusi, sesuai edaran, mulai awal sampai hari ini belum ada perintah," ungkap Edy.
Dia mengungkapkan bahwa berdasarkan pantauannya dan imbauan yang diberikan kepada pengawas serta satuan lembaga, hingga saat ini belum ada sekolah yang melakukan PTM. Bahkan, lanjut Edy, di setiap rapat pihaknya mengingatkan kepada para pengawas untuk melarang sekolah melakukan PTM. "Kalau pengawas saya suruh turun ya juga ada mobilitas juga. Intinya saya sudah mengimbau," pungkasnya.
Reporter : Dian Cahyani
Fotografer : Dian Cahyani
Editor : Lintang Anis Bena Kinanti Editor : Safitri