Ulun Niati, salah seorang guru PAUD di Kecamatan Ambulu, mengaku, sejak awal tahun ini dirinya belum menerima insentif. Padahal sebelumnya, pencairan insentif itu lancar dan turun setiap bulan. Terutama pada semester kedua di akhir 2020 lalu. "Dulu insentif cairnya setiap bulan. Bukan tiga bulan lagi. Kami sudah bersyukur. Eh, pas 2021 ini insentif tidak cair sampai sekarang," katanya kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (30/7).
Menurutnya, terlambatnya pemberian insentif ini akan berpengaruh pada motivasi guru dalam mengajar. Misalnya, di kecamatan Ambulu tak sedikit guru PAUD yang nggerundel saat mengajar, atau ketika mempersiapkan pembelajaran kreatif untuk tahun ajaran baru ini. Namun, dia juga menegaskan, tidak semua guru seperti itu. “Ada yang benar-benar berharap, begitu pun sebaliknya," ungkap Ulun.
Hingga saat ini, Ulun mengaku belum tahu pasti penyebab terlambatnya insentif untuk guru PAUD. Ia berharap, insentif akan segera cair. Sebab, di tengah kondisi pandemi yang semakin parah ini, insentif guru sangatlah membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga para pejuang pendidikan tersebut.
Ulun juga mengungkapkan, pendapatan sekolah yang berasal dari sumbangan wali murid juga tersendat. Sebab, mereka juga terdampak pandemi, sehingga pembayarannya terlambat. "Orang tua banyak yang dobel-dobel kalau bayar. Jadi, pandemi ini berdampak ke kami juga," tuturnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Nur Hasan mengungkapkan, terhambatnya pencairan insentif guru PAUD itu karena sebelumnya ada kesalahan dalam memasukan kode nomor rekening. Karena itu, tidak bisa dicairkan bersamaan dengan pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes). "Kalau insentif guru PAUD tidak ada kebijakan bisa dicairkan mendahului APBD, karena tidak ada payung hukumnya. Tapi, kalau nakes kan ada kebijakan dari kementerian mendahului APBD," katanya.
Lebih detail, Nur Hasan menjelaskan, Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember keliru menginput data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Karena dimasukan dalam kode rekening dana hibah, lengkap dengan by name by address. Namun, ketika masuk di penganggaran tidak dapat tereksekusi. Sehingga dalam pembahasan PAPBD nanti akan diubah menjadi honor. "Jadi, tidak bisa dieksekusi sampai nanti perubahan anggaran di PAPBD. Nomenklaturnya adalah honor. Nanti masuk di honor. Dan sekarang masih masuk hibah," ungkap Nur Hasan.
Namun, hingga saat ini draf PAPBD belum masuk ke dewan. Padahal, kata dia, idealnya PAPBD harus masuk pada bulan-bulan ini. "Sampai sekarang belum masuk. Jadi, ya menghambat juga ini," jelasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang PAUD Dispendik Jember Supriyono mengakui bahwa ada kesalahan dalam proses penginputan data di awal. Namun, hal itu terjadi bukan lantaran disengaja. Sebab, dalam proses penyusunan APBD kala itu, waktunya sangat mepet.
Menurut dia, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, insentif guru PAUD statusnya adalah hibah yang diperuntukkan setiap lembaga. Namun, dalam realisasinya diberikan secara personal dengan nominal Rp 300 ribu. Sehingga mekanismenya harus melalui rekening bantuan sosial (bansos).
Dia menjelaskan, peralihan status rekening hibah ke bansos itu memakan waktu cukup lama, karena harus melalui proses Perubahan APBD. Akhirnya, penerimaan insentif tertunda. Sebab, April APBD baru klir dan baru bisa dieksekusi pada bulan berikutnya, setelah APBD disahkan. "Dengan PAPBD nanti dirapel 12 bulan di akhir. Tidak ada kesalahan yang disengaja, karena pada saat perencanaan APBD memang kejar tayang," jelas Supriyono.
Kendati demikian, pihaknya akan mengupayakan pencairan insentif akan dapat dilakukan lebih cepat. Misalnya di bulan Oktober atau November. Bukan di akhir tahun. Jika cair di penutup tahun, nantinya setiap guru PAUD bakal mendapat insentif sebesar Rp 3,6 juta. "Jumlah guru PAUD sekitar 5.700-an. Ya tinggal mengalikan saja berapa yang bakal dikeluarkan nanti untuk insentif," pungkas Supriyono.
Reporter : Dian Cahyani
Fotografer : Dian Cahyani
Editor : Mahrus Sholih Editor : Safitri