4.619 Guru PAUD Tidak Terima Insentif

Radar Digital • Dipublikasikan Selasa, 8 Juni 2021 | 17:15 WIB
Photo
Photo
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Sebanyak 4.619 guru PAUD diketahui tidak menerima insentif selama enam bulan, sejak Januari lalu. Pasalnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember melakukan kesalahan mencantumkan keterangan dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA).

Plt Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Supriyono mengungkapkan bahwa dalam DPA tersebut status insentif dicantumkan sebagai dana hibah. Karena itu, jika dicairkan, dananya diperuntukkan satuan lembaga, bukan setiap individu. Padahal, idealnya dalam DPA dicantumkan status anggaran sebagai dana hibah bansos, yang nantinya diperuntukkan setiap guru PAUD.

“Kode rekening diberikan kepada masyarakat ada hibah dan hibah bansos, termasuk di dalamnya adalah insentif. Tapi, di DPA bunyinya dana hibah, bukan dana hibah bansos. Sehingga prosedurnya berbeda,” paparnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Terkait kesalahan data tersebut, lanjut dia, Dinas Pendidikan telah menyampaikannya kepada Bupati Jember Hendy Siswanto. Sehingga prosesnya bergantung pada keputusan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah bupati. “Data ini sudah di pemkab. Tinggal diskusinya seperti apa,” kata Supriyono lagi.

Salah satu tenaga pendidik PAUD yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa dalam hal ini bupati memiliki kewenangan untuk melakukan dekresi. Dekresi merupakan kebijakan melanggar hukum untuk melayani masyarakat karena kepentingan mendesak. Jika sudah melakukan dekresi, maka pencairan insentif enam bulan dapat segera dilakukan.

Namun, jika bupati tidak melakukan dekresi, maka pencairan akan ditunda hingga Juli mendatang. Yaitu mengambil APBD tahun yang akan datang. Adapun nominal dari enam bulan tersebut adalah Rp 1,8 juta. “Tinggal bagaimana bupati menyikapinya,” ungkapnya.

Sementara itu, pakar hukum Universitas Jember, Edy Mulyono, mengungkapkan bahwa dalam prosedur pengelolaan daerah, terdapat dua dasar hukum yang dipakai dalam mengelola keuangan daerah. Yaitu berdasarkan APBD dan penerbitan aturan bupati untuk menjalankan keuangan daerah.

Jika kegiatan tersebut termasuk dalam APBD, kata dia, maka wajib dicairkan. Namun, jika tidak termasuk, maka akan menjadi masalah. Sebab, bupati melakukan pencairan. “Apakah hibah untuk guru PAUD tercantum dalam APBD. Tetapi, jika tidak tercantum, dasarnya apa bupati mau mencairkan,” terang Edy.

Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak dapat dengan mudah untuk melakukan dekresi. Banyak faktor yang harus menjadi pertimbangan. Dalam masalah keuangan, jika mengambil keputusan dengan melanggar aturan, maka hal ini syarat akan potensi penyalahgunaan keuangan. “Dekresi ini bisa-bisa dilirik kejaksaan sebagai temuan korupsi. Karena mencairkan uang tanpa dasar hukum,” papar Edy.

Menurut dia, alternatifnya adalah melakukan koordinasi dengan legislatif dalam kesempatan perubahan anggaran keuangan (PAK). Konsekuensinya, akan ada penundaan insentif.

Secara teknis, PAK dapat dilakukan setelah 6 bulan APBD ditetapkan. Namun, mengenai waktu, dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan legeslatif dan eksekutif. “PAK dilakukan enam bulan setelah APBD didok. Tapi, soal waktu bisa berubah. Bergantung pada kesepakatan legislatif dan eksekutif,” imbuh Edy.

 

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti Editor : Radar Digital
Jember Guru PAUD Sekolah