Surat Domisili Tak Laku di PPDB

Radar Digital • Dipublikasikan Selasa, 6 April 2021 | 17:00 WIB
“Surat keterangan domisili hanya diperkenankan untuk jalur afirmasi saja.” Nur Hamid Kabid SMP Dispendik Jember
“Surat keterangan domisili hanya diperkenankan untuk jalur afirmasi saja.” Nur Hamid Kabid SMP Dispendik Jember
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Selain ujian, gawe sekolah yang cukup besar adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dan tahunan ini menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah untuk menjaring siswa sesuai dengan kapasitas sekolah. Terlebih, Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember mengeluarkan regulasi baru untuk memperketat proses seleksi tersebut.

Secara umum, PPDB tahun ini sama dengan sebelumnya. Hanya saja, surat keterangan domisili untuk jalur pendaftaran diperketat. Tahun lalu, surat domisili dapat dipergunakan untuk semua jalur. Namun kini, sudah tak laku lagi. Penggunaaannya hanya terbatas untuk jalur afirmasi. Hal ini dilakukan agar tidak ada manipulasi domisili siswa dengan mendekatkan jarak rumah dengan sekolah yang dituju. “Surat keterangan domisili hanya diperkenankan untuk jalur afirmasi saja,” kata Nur Hamid, Kabid SMP Dispendik Jember, Senin (5/4).

Menurutnya, surat domisili hanya dapat digunakan untuk siswa yang terkena masalah sosial dan dampak dari bencana alam. Selain ke dua faktor itu, semua pendaftar wajib menyertakan kartu keluarga (KK) bukan surat domisili. “Misalnya, orang tua anak cerai. Jadi, anak harus ikut dengan neneknya di kota. Atau karena becana alam. Semua datanya tidak ada, baru boleh pakai surat domisili,” imbuh Nur Hamid.

Adapun kapasitas jalur afirmasi hanya 15 persen dari total pagu siswa di sekolah tersebut. Jalur perpindahan orang tua memiliki daya tampungnya 5 persen. Sedangkan jalur prestasi sebanyak 30 persen. Kuota terbanyak adalah jalur zonasi, paling sedikit 50 persen dari kapasitas murid baru di sekolah itu.

Lebih lanjut, Nur Hamid memprediksi, kuota jalur zonasi akan bertambah ketika pada jalur lain penerimaannya kurang dari yang sudah ditentukan. Misalnya jika pendaftar jalur prestasi hanya 15 persen, padahal jatahnya 30 persen, maka sisanya nanti dilimpahkan ke jalur zonasi. “Jadi, biasanya dari jalur zonasi yang awalnya 50 persen bisa jadi 60 persen, jika jalur lain tidak memenuhi kuota,” ungkapnya.

Adanya pembatasan surat domilisi untuk PPDB ini, Nur Hamid berharap, sekolah dapat lebih ketat dalam mengontrol data-data saat pendaftaran siswa. Agar tidak kecolongan lagi jika ada pendaftar yang menggunakan surat domisili. “Pantauan kami, sekolah harus mengawasi dan mengkroscek kebenaran surat-surat yang ada. Apabila suratnya itu dipalsukan, itu kan bisa disalahkan,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Istimewa
Redaktur : Mahrus Sholih Editor : Radar Digital
Pendidikan Sekolah