Puluhan Ribu Guru Telat Terima Gaji

Safitri • Dipublikasikan Kamis, 4 Maret 2021 | 16:45 WIB
Photo
Photo
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Bulan ini, guru di Jember, baik yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK), maupun honorer, bakal telat menerima gaji. Informasinya, gaji tersebut baru diberikan akhir Maret ini, karena ada masalah dalam penganggaran. Padahal, berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik), jumlah guru yang terdata berjumlah 21.679 orang. Jumlah ini menduduki peringkat ketiga se-Jawa Timur setelah Malang dan Surabaya.

Penuturan salah seorang guru di SDN Wonosari 03 Kecamatan Puger, Ikawati, kabar mundurnya penerimaan gaji guru diterima Senin, awal Maret ini. Dalam pengumuman yang didapatnya, pencairan gaji akan dilakukan pada akhir bulan. Namun, tanggal pastinya tidak disebutkan dalam pengumuman tersebut. “Insyaallah sebelum April 2021 sudah dibayar. Baik yang PNS maupun yang PPPK,” kata Ikawati melalui sambungan telepon, Rabu (3/3).

Lebih lanjut, Ika mengatakan, pengunduran gaji itu disebabkan Plh Bupati Hadi Sulistyo enggan meneken pengajuan gaji Maret. Oleh karena itu, tanda tangan pengajuan gaji menunggu bupati definitif. “Infonya, Plh bupati tidak mau melakukan tanda tangan. Takut menyalahi aturan. Jadi, nunggu bupati definitif,” katanya.

Menanggapi hal ini, Bupati Jember Hendy Siswanto mengungkapkan, terlambatnya gaji itu lantaran Jember masih belum memiliki APBD. Jika pembahasan APBD rampung, maka gaji ASN, termasuk guru, akan selesai. Walau terlambat, ia menjamin gaji guru akan diterima secara penuh. “Kami sekarang mengupayakan untuk melakukan percepatan pembahasan APBD dengan DPRD. Jika sudah selesai, tidak hanya guru yang akan dapat gaji. Namun, kesejahteraan PTT dan GTT juga akan terpenuhi,” sebutnya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Syaiful Bahri mengungkapkan, pihaknya dapat memaklumi keterlambatan gaji pada guru lantaran pembahasan APBD yang belum rampung. Syaiful berharap, gaji guru dapat segera diselesaikan. Sebab, tidak sedikit guru di sekolahnya yang mengeluh karena honor yang tak kunjung cair. “Saya harap persoalan gaji guru cepat diselesaikan, karena itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jangan sampai ini mengganggu profesionalitas guru dalam mengajar,” pungkasnya.

 

Berencana Naikkan Upah

Di sisi lain, Bupati Hendy juga sempat menyatakan keinginannya untuk menaikkan upah tenaga honorer. Upaya menaikkan taraf hidup para tenaga sukwan itu disampaikannya saat memaparkan beberapa program prioritas di DPRD Jember. Menurut dia, selain tentang kesejahteraan pegawai, tahun ini Pemkab Jember memprioritaskan bidang infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, serta digitalisasi data di pemerintahan. “(Kami akan bangun, Red) infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, dan bor air sumur dalam,” ucap Hendy.

Dia menyampaikan, persoalan pertanian, khususnya pupuk, kerap menjadi masalah di Jember. Untuk itu, bidang pertanian akan pula digarap secara serius dan menjadi bagian program prioritas tahun ini.

Mantan ASN Kementerian Perhubungan ini pun mengungkapkan, ke depan pemkab juga berupaya akan menaikkan honorarium guru serta tenaga kesehatan. Hal ini akan diupayakan pada tahun ini, mengingat APBD Jember 2021 belum diajukan dan disahkan.

Tak hanya para tenaga honorer yang ada di bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi sasaran. Akan tetapi, para pegawai lain juga akan diperjuangkan. “Kami akan menaikkan honor karyawan bergaji rendah. Sungguh masih terlalu banyak di Jember saudara-saudara kita yang mengabdi kepada negeri ini, mengabdi kepada kabupaten yang kita cintai ini, yang masih bergaji rendah,” ungkapnya.

Hendy pun tak segan memberi contoh para pegawai dengan upah yang rendah. Seperti tukang parkir, tukang sapu, pasukan kuning, pemadam kebakaran. “Itu kewajiban kita semua untuk menyelesaikannya bersama-sama,” papar Hendy.

Selain itu, kecanggihan teknologi, menurutnya, perlu dimanfaatkan dengan baik, sehingga sistem monitor secara elektronik akan menjadi prioritas di tahun ini pula. Program yang juga disebut e-monitoring system itu layak diwujudkan demi perkembangan Jember dan transformasi ke arah digitalisasi. Semua kebijakan, surat-surat penting, serta data kemiskinan dan lainnya, bisa tersimpan dengan baik melalui big data.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyebutkan, sejauh ini Pemkab Jember belum mengajukan rancangan Perda APBD tahun 2021. Sesuai fungsi DPRD, menurut Itqon, seluruh anggota dewan menunggunya untuk kemudian dibahas. “Raperda APBD belum diajukan. Kalau sudah, nanti akan dibahas bersama,” kata Itqon. (ani/nur/c2/rus)

Jurnalis: Dian Cahyani, Nur Hariri

Editor: Mahrus Sholih Editor : Safitri
Jember