Salah satu dari tiga skema itu adalah PTKIN memberi kesempatan bagi setiap mahasiswa yang ekonomi orang tuanya terdampak Covid-19 untuk mengajukan surat permohonan banding uang kuliah tunggal (UKT) pada masa pembayaran semester ganjil 2020-2021. Berkaitan dengan hal itu, sejumlah pihak mengakui, wacana pemotongan SPP mahasiswa di kampus PTKIN memang belum sepenuhnya final.
IAIN Jember sebagai salah satu kampus PTKIN, juga sempat merasakan demikian. Rektor IAIN Jember Prof Babun Suharto menguraikan, wabah korona memang dirasakan dari jajaran pusat sampai ke kampus tiap daerah. Terutama berkaitan seputar penggunaan anggaran. "Berbicara dampak, kita selaku rektor juga kena dampak. Karena banyak mahasiswa kita yang tidak bisa kuliah langsung," ujarnya.
Menurutnya, perlu ada persyaratan khusus yang dikeluarkan jika semisal potongan itu diberlakukan. Agar kebijakan tersebut merata dan tidak timbul permasalahan baru. Lebih jauh, sebagai pimpinan Forum Rektor PTKIN se-Indonesia, Prof Babun mengungkapkan, perlu ada komunikasi dan koordinasi dengan kementerian lain apabila pemotongan UKT diberlakukan. Khususnya ke Kementerian Keuangan, karena berkaitan dengan soal keuangan negara.
Sementara itu, sambil menunggu kebijakan baru yang lebih matang, pihaknya di IAIN Jember sendiri masih mengupayakan subsidi paket internet gratis untuk dosen dan mahasiswa. Itu pun, lanjutnya, semata-mata diberlakukan di internal IAIN Jember yang berjalan dengan menggandeng dua provider perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, yaitu Telkomsel dan Indosat.
Pihaknya melanjutkan, untuk saat ini lebih memilih mengalir saja sambil menunggu aturan atau fatwa hukum yang lebih detail. "Ke depan mengalir saja, sambil menunggu KMA (Keputusan Menteri Agama, Red) atau SE (surat edaran, Red) langsung dari Kementerian Agama," sambungnya.
Terpisah, Presiden Mahasiswa IAIN Jember Nuria Fina Maulida menambahkan, harapan mahasiswa sejak awal masih tetap sama, yaitu adanya pemotongan UKT/SPP. Namun, melihat perkembangan wacana terakhir, harapan itu tampaknya masih remang-remang.
Menurut Fina, banyak kebingungan yang diciptakan dari kebijakan pusat. Salah satunya adalah alasan kenapa PTKIN mengalami penghematan dana dan dipotong. "Jika alasannya untuk Covid-19, tapi Satgas Covid-19 di kampus kita saja tidak ada anggaran dari pusat. Lalu, dana itu dialokasikan ke mana dan siapa yang merasakan," terang Fina kepada Jawa Pos Radar Jember.
Usaha dari Fina yang juga tergabung dalam Aliansi Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PTKIN se-Indonesia juga sempat dilakukan. Salah satunya melalui kampanye tagar #rektordankemenagharusbijak. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda usaha mereka sampai, dan membuat mahasiswa masih berharap-harap sama. "Tunggu KMA itu, meskipun tidak tahu akan keluar kapan, bisa jadi keluar setelah wabah korona selesai," pungkasnya. Editor : Safitri