SUMBERSARI, Radar Jember - Riuh teriakan "Hidup Mahasiswa!" dan "Hidup Rakyat Indonesia!" menggema di halaman Kantor Pemkab Jember, Jumat sore, 18 September 2026. Di bawah kepungan ratusan mahasiswa PMII dan perwakilan petani Kecamatan Silo, Bupati Jember Muhammad Fawait melangkah keluar.
Tak sendirian, ia didampingi Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, jajaran asisten, staf ahli, serta sejumlah pimpinan OPD untuk merespons gelombang penolakan rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di kawasan hutan Silo, Jember.
Aksi massa ini dipicu kekhawatiran alih fungsi lahan hutan yang dinilai mengancam ruang hidup serta sumber penghidupan petani lokal. Sebelumnya, koordinator lapangan aksi dan perwakilan petani Silo secara tegas mendesak pemerintah daerah membatalkan rencana proyek militer tersebut serta menghentikan dugaan aktivitas pematokan lahan di wilayah mereka.
Baca Juga: Konflik Lahan Silo Bergejolak Lagi: Warga dan Mahasiswa Gugat Rencana Batalyon TP - Radar Jember
Menanggapi desakan tersebut, Bupati Fawait menyebut bahwa kewenangan keputusan bukan berada penuh di tangan pemerintah daerah. "Kalau saya disuruh memutuskan, saya tidak punya hak secara langsung. Pak Ketua DPRD juga tidak punya hak secara langsung (memutuskan). Tetapi Pemerintah Kabupaten Jember tidak boleh lepas tangan begitu saja," katanya, di hadapan massa.
Untuk menghindari kebuntuan, Gus Fawait, sapaan dia, menjanjikan pembentukan tim gabungan yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, mahasiswa, hingga perwakilan petani Silo. Tim ini digadang-gadang akan memboyong aspirasi warga langsung ke pemerintah pusat atau pemegang kewenangan di Jakarta.
"Usul saya, kita bikin tim bersama, kita bersama-sama menyampaikan kepada yang punya kewenangan bahwa masyarakat Silo ada yang memang bersuara untuk menolak pembangunan Batalyon TP di Kecamatan Silo. Begitu ya?" katanya.
Di tengah kesepakatan pembentukan tim, Gus Fawait menegaskan bahwa status lahan Silo harus dikembalikan pada fungsi semula. "Selama belum ada perkembangan apa pun dari Jakarta, maka lahan tersebut harus difungsikan sebagaimana SK yang telah diterbitkan," tegasnya.
Baca Juga: Kecoh Kemhan, Perhutani Dituding Jadi Biang Kerok Benturan TNI vs Rakyat di Hutan Silo Jember
Mantan anggota DPRD Jatim dua periode itu juga merespons keresahan warga soal indikasi pematokan lahan di Desa Silo dengan memerintahkan jajaran asisten dan dinas terkait untuk menelusuri duduk perkaranya. Gus Fawait mengaku pihak Kodim sendiri belum memberi kepastian resmi mengenai lokasi pembangunan tersebut. "Tapi saya berkomitmen, apa pun yang diperjuangkan oleh masyarakat Jember, yang pro, yang kontra, saya harus mengomodir semua. Para petani tidak perlu resah, kita cari solusi bersama. Kita akan bersama-sama menyampaikan kepada yang punya kewenangan," imbuh Politikus Partai Gerindra itu.
Editor : Maulana RJ