SUMBERSARI, Radar Jember - Minimnya alokasi anggaran penanggulangan bencana di Jember ini sempat mendapat sorotan tajam dari Parlemen Tegal Boto. Pasalnya, di tengah ancaman gelombang El Nino dan meluasnya krisis air bersih di sejumlah kecamatan, anggaran BPBD Jember justru menyusut drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, menilai alokasi anggaran yang disiapkan Pemkab Jember tidak sebanding dengan tingkat risiko kerawanan bencana. Padahal, dampak kekeringan kian mencekik warga di beberapa titik kritis seperti Kecamatan Patrang, Rambipuji, Sumbersari, Kalisat, Mayang, hingga Silo.
"Jember ini ibaratnya bukan lagi swalayan atau supermarketnya bencana, tapi sudah hipermarket bencana. Ratusan titik bencana sudah ditangani, tapi dukungannya sangat minim," katanya, saat dikonfirmasi, (27/8).
Politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Nuki itu membeberkan, pada APBD murni 2026, anggaran BPBD sempat dipatok Rp 8 miliar sebelum akhirnya dirasionalisasi menjadi Rp 7 miliar. Meski pada Perubahan APBD 2026 mendapat penambahan sekitar Rp 700 juta sehingga kembali ke kisaran Rp 8 miliar, jumlah itu merosot tajam dibanding APBD 2024 yang mencapai Rp 13 miliar dan 2025 sebesar Rp 14 miliar.
Nuki juga mengkhawatirkan, amunisi BPBD yang pas-pasan ini mengakibatkan BPBD kehabisan dana operasional untuk mendistribusikan bantuan suplai air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. "Ini perlu kita perhatikan, kita juga mendapatkan aspirasi atau keluhan warga mengenai kekeringan ini," katanya.
Tak hanya ancaman kekeringan El Nino, Nuki juga mengingatkan potensi bencana banjir bandang dan genangan perkotaan yang mengintai saat memasuki puncak musim penghujan pada Desember hingga Februari mendatang. Wilayah langganan seperti kawasan bantaran Sungai Bedadung dan Patrang berisiko kembali diterjang banjir.
Atas kondisi ini, Komisi D sebagai mitra kerja BPBD mendesak Pemkab Jember untuk menambah alokasi anggaran pada KUA-PPAS 2027 mendatang. Dari patokan awal Rp 8 miliar, ia mendesak penambahan sekurang-kurangnya Rp 4 miliar agar total anggaran menyentuh angka ideal Rp 12 - Rp 13 miliar.
Ia meyakinkan, urusan penanganan bencana ini menyangkut keselamatan jiwa warga yang tidak bisa disokong dengan anggaran seadanya. "Dalam rapat bersama TAPD dan Banggar nantinya, kami akan perjuangkan penambahan anggaran BPBD ini untuk tahun 2027," pungkas Nuki.
Editor : Maulana RJ