Radar Jember - Praktik jual beli bantuan hibah pemerintah yang marak terjadi di masyarakat mendapat sorotan tajam dari pemerintah daerah.
Pasalnya, bantuan fasilitas usaha seperti alat pertanian hingga gerobak UMKM yang bersumber dari uang rakyat, baik APBD maupun APBN, kerap kali berujung dipindahtangankan atau dijual oleh penerima manfaat.
Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan, pemerintah daerah tidak akan menoleransi praktik semacam itu.
Baca Juga: Dua Kali Sapa Warga Tanggul lewat Bunga Desaku, Gus Fawait: Rakyat Butuh Kehadiran Pemimpin!
Bantuan yang dikucurkan pemerintah bertolak dari kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar komoditas yang bisa diuangkan kembali secara ilegal.
"Saya titip pesan, ketika ada bantuan untuk petani atau UMKM, jangan sampai dijual. Itu dibiayai dari APBD maupun APBN, harus dirawat dan dimanfaatkan dengan baik," katanya, usai bertemu kelompok tani dan pelaku UMKM, saat Bunga Desaku di Balai Desa Selodakon, Tanggul, (28/7).
Langkah ini diambil menyusul tingginya antusiasme masyarakat saat menyambut kucuran berbagai program bantuan usaha.
Tak sedikit dari masyarakat yang juga ingin kecipratan bantuan tersebut. Mulai dari jenis rombong dagang hingga alat dan mesin pertanian (alsintan).
Namun, antusiasme itu kerap dinodai oleh sebagian oknum penerima yang memanfaatkan bantuan sebagai jalan pintas mendapatkan uang tunai.
Baca Juga: Sinergi Pemkab dan Polri! Gus Fawait-Kapolres Baru Sepakat Kawal Asta Cita Presiden
Bahkan, ada oknum yang diduga terang-terangan menawarkan gerobak UMKM ke marketplace media sosial.
Gus Fawait memastikan Pemkab Jember terus memperketat pengawasan pascadistribusi guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan hibah itu.
"Kami tidak mau program pemkab seperti gerobak atau alat tani ternyata tidak dibutuhkan. Faktanya warga butuh, anggaran sudah disiapkan, tinggal dibagikan. Tapi syarat utamanya: rawat, gunakan, dan jangan dijual," tegas dia. (c2/mau)
Editor : Imron Hidayatullahh