SUMBERSARI, Radar Jember - Kabupaten Jember, Jawa Timur, kini tidak hanya berstatus sebagai salah satu kantong Penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar kedua di Jawa Timur.
Daerah di kawasan Tapal Kuda ini juga menghadapi situasi darurat terhadap maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan pola dan modus perekrutan yang kian canggih dan menyasar kelompok usia muda atau produktif.
Project Officer Migrant Care Jember, Bambang Teguh Karyanto, mengungkapkan bahwa sindikat perdagangan manusia kini mengubah strategi perekrutan mereka.
Jika dahulu korban didominasi oleh pekerja sektor domestik tanpa keterampilan formal, kini anak-anak muda, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga mahasiswa, mulai terperangkap jaringan internasional.
"Tren dan pola TPPO mengalami perkembangan yang luar biasa. Banyak anak muda kita terjebak sindikasi perdagangan orang lewat tawaran gaji besar yang disebar secara masif di media sosial," kata Bambang, ditemui usai workshop Pengembangan Sistem Rujukan Penanganan Kasus TPPO di sebuah hotel di Jember, Kamis, (30/7)
Selain media sosial, Bambang juga blak-blakan membuka modus penipuan yang memanfaatkan istilah magang di luar negeri. Menurut dia, kerancuan informasi mengenai perbedaan antara bekerja secara formal dan magang kerap dimanfaatkan para perekrut nakal untuk mengabaikan hak-hak dasar pekerja.
"Masyarakat hingga pemangku kebijakan sering terkecoh. Orang tua mengira anaknya berangkat untuk bekerja secara resmi, padahal skemanya magang yang rapuh perlindungan hak dan kepekerjaannya," katanya.
Kerentanan ini terbukti nyata di lapangan. Dalam forum yang bertepatan dengan Hari Internasional Anti-Perdagangan Orang tersebut, Migrant Care, kata Bambang, menerima laporan faktual mengenai dua anak perempuan di bawah umur asal Jember yang menjadi korban human trafficking dan tersekap di wilayah perbatasan Malaysia.
Kasus ini menjadi gambaran kecil dari gunung es permasalahan yang dihadapi Jember. Sebagai salah satu basis pamasok PMI terbesar di Jawa Timur, tingginya angka imigrasi tidak sebanding dengan pemahaman migrasi aman di tingkat basis.
Untuk merespons ancaman tersebut, Bambang melalui Migrant Care mendorong lahirnya sistem layanan rujukan yang terintegrasi dan kolaboratif, menghubungkan pemerintah daerah, organisasi sipil, hingga media massa.
Di tingkat tapak, Migrant Care juga telah membangun Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di level desa guna memperkuat mitigasi dini. "Di tengah kondisi Jember yang lagi darurat perdagangan orang, kita harus punya satu kesepahaman, mitigasi harus terstruktur dan berpihak penuh pada korban," tegas dia.
Bambang menambahkan, momentum peringatan Hari Anti-Perdagangan Orang Internasional juga harus dijadikan sarana taktis bagi pemerintah untuk menagih komitmen negara-negara tujuan penempatan.
Instrumentasi kesepakatan global seperti Global Compact for Migration (GCM), lanjut dia, menempatkan posisi pemerintah dinilai memiliki daya tawar diplomasi yang kuat untuk menuntut perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran di luar negeri.
"Jadi itu semacam alat tagih kita kepada negara penempatan, sehingga pemrintah kita -dengan alas ratifikasi itu- bisa menagih ke negara penempatan, termasuk untuk perlindungan PMI kita asal Jember, yang terkait soal kekerasan, kecelakaan kerja ataupun perdagangan manusia itu sendiri," pungkas Bambang.
Editor : Maulana RJ