Radar Jember - Bupati Jember Muhammad Fawait akhirnya pun buka suara di balik rencana pinjaman pembiayaan daerah.
Hal itu dikemukakan Gus Fawait, sapaan dia, merespon berbagai dinamika dan gelombang kritik dari DPRD.
"Kami harus memahami pembahasan APBD secara utuh. Defisit itu bukan berarti kita kekurangan uang atau kehabisan anggaran, melainkan bagian dari regulasi dan penyusunan teknis APBD," katanya, saat ditemui di sela-sela malam Puncak JKCI 2026 di Pantai Watu Ulo, Jember, Sabtu malam, (1/8).
Rencana pinjaman jumbo ini mengemuka dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam dokumen rancangan tersebut, pembiayaan utang senilai Rp 786,573 miliar dari PT SMI diproyeksikan untuk mengeksekusi tiga program prioritas pemerintah daerah.
Mulai dari urusan infrastruktur jalan; Penerangan Jalan Umum (PJU); hingga pengadaan Alkes untuk RSUD dr. Soebandi dan RSUD Balung.
Masuknya utang ini melambungkan proyeksi defisit APBD Jember 2027 hingga nyaris Rp1 triliun, tepatnya Rp 987,045 miliar yang mana Rp 200,472 miliar di antaranya bakal ditutup menggunakan SiLPA APBD 2026.
Sejumlah anggota dewan mengingatkan potensi defisit APBD 2027 melampaui ambang batas 2,5 persen sebagaimana diatur PMK 101/2025. Ada pula yang mengkritik halus dan menyarankan skema multiyears (tahun jamak).
Bahkan secara terbuka ada yang merasa keberatan dan mendesak TAPD memangkas program-program seremonial atau beranggaran besar untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur.
Pun begitu, terdapat pula fraksi yang mendukung Pemkab mencari sumber pembiayaan alternatif demi percepatan pembangunan.
Menanggapi beragam respons dari wakil rakyat itu, Gus Fawait menilai istilah "pinjaman" kurang tepat. Menurutn dia, skema ini lebih cocok disebut sebagai dana talangan percepatan investasi daerah. Ia menegaskan ada kalkulasi nilai ekonomis yang diperhitungkan.
"Membangun hari ini lebih ekonomis dibanding beberapa tahun ke depan. Hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat dan memberikan multiplier effect bagi ekonomi Jember," kata Gus Fawait.
Di sektor kesehatan, ia menyoroti keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di RSUD dr. Soebandi dan RSUD Balung yang sudah menembus lebih dari 100 persen. Penambahan unit dan alkes baru dinilai mendesak agar antrean pasien tidak makin membludak.
"Unit baru ini nantinya memiliki kemampuan finansial mandiri dari pelayanannya (self-sustaining). Jadi tidak akan membebani operasional rumah sakit secara umum, apalagi APBD," katanya.
Baca Juga: Info Lantas Jember Hari Ini: Evakuasi Truk Fuso Jalan Nasional Ditutup 30 Menit
Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Jawa Timur ini juga menjamin postur APBD Jember saat ini dalam kondisi sehat walafiat.
Kepercayaan PT SMI dan Kementerian Keuangan diberikan karena Tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember melesat naik hingga 32 persen, serta alokasi belanja pegawai (gaji ASN) tetap terjaga di bawah 30 persen.
Selain itu, ia juga memastikan beban cicilan tidak akan menjadi bom waktu bagi kepemimpinan daerah di masa depan. "Saya pastikan dana talangan ini tidak akan membebani pemerintahan setelah saya. Ini bukan utang komersial biasa," tegas dia.
Kendati demikian, Gus Fawait menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada forum paripurna DPRD Jember. Ia menyatakan, jika dewan menolak, Pemkab tetap akan melanjutkan pembangunan dengan penyesuaian skema anggaran yang ada.
"Semua tergantung persetujuan DPRD. Kalau DPRD setuju, kami jalankan. Kalau tidak setuju, ya tidak ada gempa, Jember tetap akan membangun. Ini hanya pilihan politik anggaran," pungkas Politisi Partai Gerindra itu. (mau/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh