Radar Jember - Kebijakan pengetatan anggaran dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat memaksa daerah memutar otak untuk menjaga ketahanan fiskal.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kini dituntut untuk ikut menopang pendapatan daerah.
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengemukakan bahwa keberadaan BUMD seyogyanya tidak lagi bergantung pada Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) daerah di tengah gencarnya kebijakan efisiensi dari pusat.
Terlebih seperti di Jember, kata dia, di tengah membengkaknya beban belanja daerah, termasuk setelah penambahan pengangkatan 8.400 PPPK. Maka, BUMD dituntut bertindak rasional dan mandiri.
"Kami minta semaksimal mungkin tidak lagi meminta PMP dari APBD. Maksimalkan instrumen APBN, kerja sama investasi swasta melalui skema BOT (Build-Operate-Transfer) maupun BTO (Build-Transfer-Operate), hingga perbankan," kata Khozin, saat kunjungan kerja di Kantor Perumdam Tirta Pandhalungan atau PDAM Jember, Rabu, (29/7).
Politisi PKB yang duduk di Komisi II ini menilai, BUMD memiliki peran ganda yang strategis: fungsi pelayanan publik sekaligus pencetak laba.
Menanggapi dorongan itu, Direktur Utama Perumdam Tirta Pandhalungan Jember, Ardani Yusuf, menyatakan kesiapannya untuk membawa perusahaan lepas dari ketergantungan APBD.
Jajaran direksi baru yang dilantik pertengahan Juli lalu oleh Bupati Gus Fawaite itu, disebut dia telah menyusun blueprint strategis 5 tahun ke depan dengan lima program prioritas.
Baca Juga: Kemenkes Janji Suntik APBN! Program Homecare Jember Dibidik Jadi Percontohan Nasional 2027
Kelima program tersebut mencakup peningkatan kontinuitas pelayanan berbasis K3, akselerasi transformasi teknologi, penurunan tingkat kehilangan air (non-revenue water), perluasan cakupan pelayanan, serta peningkatan kapasitas SDM.
"Fokus utama kami ada dua: meningkatkan pelayanan air bersih dan memberikan dividen untuk Pemkab Jember. Untuk 5 tahun ke depan, kami menargetkan penambahan cakupan pelayanan dari 50 ribu menjadi 100 ribu sambungan rumah (SR) tanpa mengandalkan APBD," kata Ardani, menjanjikan.
Sebagai langkah konkret penambahan pasokan, Perumdam Tirta Pandhalungan telah mengamankan komitmen bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan 3 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK dengan tambahan kapasitas hingga 220 liter per detik
"Saat ini kami berpacu dengan waktu menyelesaikan seluruh readiness criteria, mulai dari dokumen lingkungan, RISPAM, DED, hingga perizinan lahan. Kami targetkan seluruh syarat administrasi ini rampung dalam tiga bulan agar bantuan APBN segera terealisasi," imbuhnya.
Sebelumnya, Bupati Jember Muhammad Fawait menyalakan alarm lebih kencang lagi.
Ia bahkan memberikan tenggat waktu dua minggu kepada jajaran jajaran anyar Dewan Pengawas dan Direksi BUMD Jember untuk menyusun kebijakan strategis dan program kerja baru.
Gus Fawait, sapaan dia, menegaskan, perombakan dan pelantikan manajemen baru Perumdam Tirta Pandalungan ini harus melahirkan terobosan bisnis yang tidak bergantung pada suntikan anggaran pemerintah daerah.
"Yang saya tunggu bukan kebijakan yang meminta anggaran besar dari APBD, tetapi terobosan yang kreatif dengan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang sesuai aturan," katanya, usai melantik jajaran Dewan Pengawas BUMD dan Direksi Perumdam Tirta Pandalungan, di Pendapa Wahyawibawagraha, (20/7). (mau/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh