RAMBIPUJI, Radar Jember - Bupati Jember Muhammad Fawait berjanji akan mengevaluasi kebijakan retribusi parkir berbayar per jam di Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Soebandi Patrang, Jember.
Langkah ini diambil usai dirinya menerima keluhan langsung dari warga terkait beban biaya parkir di rumah sakit rujukan tersebut.
Aspirasi itu mengemuka saat Gus Fawait, sapaan dia, menggelar dialog bersama ratusan Ketua RT, RW, dan kader Posyandu dalam rangkaian agenda Bunga Desaku di Kantor Desa Gugut, Kecamatan Rambipuji, Rabu (29/6/2026).
Baca Juga: Bakal Dilaporkan ke Presiden! Kemenkes Undang Pemkab Jember Presentasi Program Homecare di Jakarta
Salah seorang yang berdialog langsung bareng Gus Fawait, mengutarakan unek-uneknya terkait skema tarif parkir per jam di RSD dr. Soebandi yang dinilai sangat memberatkan beban finansial keluhan pasien. Pasalnya, sebagai pusat rujukan bagi tujuh kabupaten/kota di Jawa Timur bagian timur, sanak famili pasien kerap harus bolak-balik (wara-wiri) masuk area rumah sakit dan berulang kali merogoh kocek hanya untuk membayar parkir.
Mendengar keluhan tersebut di lapangan, Gus Fawait yang memboyong jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), direksi BUMD, hingga pimpinan rumah sakit daerah, langsung memberikan instruksi tegas.
"Terkait keluhan parkir di RSD Soebandi, tolong Pak Direktur Soebandi, yah. Nanti dievaluasi, soal parkir ini," pinta Gus Fawait, kepada direksi rumah sakit pelat merah, di sela-sela diskusi itu.
Selain menyoroti persoalan parkir, ia menegaskan bahwa kedatangannya ke desa-desa bersama jajaran birokrasi bertujuan memangkas jarak antara pemerintah dengan masyarakat tanpa sekat politik. "Minimal tidak ada pembatas antara rakyat dengan pemimpinnya. Tidak hanya ketika pemilu, tapi ketika jauh-jauh dari pemilu," katanya.
Baca Juga: Sungkan Dimodali APBD, PDAM Jember Incar 100 Ribu Pelanggan melalui Investasi Swasta dan Perbankan
Lebih jauh, ia juga menyinggung terobosan layanan layanan kesehatan berkunjung ke rumah (Homecare) yang memanfaatkan kendaraan dinas operasional OPD. Langkah efisiensi anggaran ini diklaim sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan dokter keluarga bagi warga kurang mampu.
Terkait desakan kenaikan honor bagi ketua RT, RW, dan kader Posyandu yang turut disuarakan dalam forum tersebut, Gus Fawait menganggapnya sebagai hal lumrah di tengah penyesuaian anggaran daerah. Namun, ia memastikan evaluasi pelayanan publik dasar—termasuk persoalan retribusi parkir fasilitas kesehatan milik pemkab—akan menjadi prioritas penanganan.
"Para RT/RW dan kader Posyandu mereka tetap semangat, saling guyonan, gojlok-gojlokan, menghilangkan sebentar stres, dan yang paling penting, tidak ada jarak akhirnya antara pemimpin dengan rakyatnya. Bukan cuma ketika pemilu ya, tetapi ketika hari-hari tidak ada agenda politik apapun," pungkas mantan anggota DPRD Jawa Timur itu.
Editor : Maulana RJ