Radar Jember - Pemerintah daerah memilih tak terburu-buru menggenjot proyek infrastruktur fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2026.
Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan alokasi anggaran perubahan bakal dikunci untuk pembenahan total pelayanan publik dasar.
"Di 2025 sampai 2026 kami fokus pada pembenahan pelayanan publik. Ini mungkin sepele, tapi ini sangat fundamental," katanya, di sela menyapa warga dalam rangkaian agenda Bunga Desaku, di Kecamatan Tanggul, Selasa malam (28/7).
Gus Fawait, sapaan dia, juga menyoroti soal penyaluran Bansos yang selama ini kerap menyalahkan ketersediaan anggaran daerah.
Berdasarkan temuannya, fenomena itu kerap dipicu masalah teknis pelayanan dasar, seperti ketiadaan KTP atau KK.
"Ada orang tidak dapat bantuan. Diselidiki, bukan karena pemerintah tidak mau bantu, tapi mereka tidak punya KTP atau kartu identitas. Maka kita perbaiki dulu semua pelayanan publik," katanya.
Lebih lanjut, di saat banyak daerah memburu proyek fisik menjelang perubahan anggaran pertengahan tahun, Pemkab Jember memilih menahannya hingga 2027.
Meski begitu, ia menjanjikan perbaikan infrastruktur fisik baru akan digarap secara masif setelah seluruh hak dasar kependudukan dan kesehatan warga terpenuhi.
"Berbeda di tahun 2027. Nanti setelah pelayanan publik ini bagus, kesehatan gratis jalan, sekolah selesai diperbaiki, baru kita fokus perbaikan infrastruktur jalan maupun jembatan," imbuh mantan anggota DPRD Jawa Timur itu. (mau/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh