Radar Jember - Selama bertahun-tahun, pembahasan anggaran di DPRD Jember berlangsung di ruang yang sama, dengan pola yang nyaris tak berubah.
Anggota Badan Anggaran (Banggar), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga wartawan duduk dalam satu ruangan mengikuti setiap perdebatan mengenai arah penggunaan uang rakyat. Namun itu berhenti pada Senin (27/7).
Untuk pertama kalinya sejak DPRD Jember periode 2024-2029 terbentuk, rapat Banggar yang membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2027 diputuskan berlangsung tertutup.
Baca Juga: Tak Hanya KIP Kuliah, Mahasiswa Jember Punya Banyak Pilihan Beasiswa yang Masih Jarang Diketahui
Akibat keputusan itu, wartawan diminta meninggalkan ruang rapat sebelum pembahasan dimulai.
Keputusan tersebut lahir sesaat setelah rapat pertama yang membahas evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2025 selesai digelar secara terbuka.
Saat agenda berganti ke pembahasan KUA-PPAS, pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua DPRD Jember Widarto meminta persetujuan forum. "Rapat kedua terkait KUAPPAS saya minta persetujuannya tertutup atau terbuka?," tanya Widarto.
Tujuh fraksi yang hadir kompak memilih rapat digelar tertutup. Fraksi Partai Gerindra, PKB, PDI Perjuangan, NasDem, PKS, Golkar Amanah, dan PPP menyatakan persetujuannya.
Tak lama berselang, seluruh awak media yang sejak awal mengikuti jalannya rapat diminta keluar dari ruang Banggar.
Baca Juga: Pernah Bertanya dari Mana Huruf Berasal? Museum Huruf Jember Menyimpan Jawabannya
Keputusan itu menjadi perhatian karena KUAPPAS merupakan dokumen awal penyusunan APBD.
Di dalamnya mulai dibahas arah kebijakan pembangunan, target pendapatan daerah, plafon anggaran, hingga prioritas belanja pemerintah daerah untuk satu tahun ke depan.
Selama ini, proses tersebut selalu dapat dipantau langsung oleh masyarakat melalui pemberitaan media. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh