JAKARTA, Radar Jember - Komisi VI DPR RI mencecar Kementerian Koperasi terkait lonjakan anggaran yang dinilai belum sejalan dengan dampak ekonomi riil di masyarakat. Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, menegaskan bahwa keberhasilan program kementerian tidak boleh hanya diukur dari tumpukan laporan seremonial dan banyaknya jumlah pelatihan.
Darmadi menyoroti pembengkakan anggaran Kementerian Koperasi yang melonjak dari Rp 744 miliar menjadi Rp 1,2 triliun. Anggaran jumbo ini salah satunya mengalir untuk pelatihan ratusan ribu pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Namun, DPR menilai asas kemanfaatannya belum terlihat.
"Output-nya terlihat sangat besar, tapi kami ingin tahu outcome-nya seperti apa. Apa hasil dari begitu banyak pelatihan dengan anggaran sebesar itu? Dampak ekonominya apa? Sampai sekarang belum melihat itu," kata Darmadi, dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 15 Juli 2026.
Kritik tajam juga diarahkan pada pos anggaran pengawasan Kementerian Koperasi yang meroket hingga 100,57 persen pada 2025. Darmadi mendesak kementerian membeberkan hasil konkret dari kenaikan anggaran pengawasan tersebut, agar tidak sekadar menjadi pemborosan uang negara.
Selain masalah pengawasan, politikus ini memperingatkan potensi mangkraknya KDKMP akibat belum adanya model bisnis yang jelas. Dengan perkiraan biaya operasional harian dan gaji pengelola mencapai Rp 50 juta hingga Rp 100 juta per bulan, koperasi tersebut rawan kolaps jika terus-menerus bergantung pada subsidi negara.
Untuk mengantisipasi hal itu, DPR mendesak pemerintah segera merancang revenue stream (sumber pendapatan) yang berkelanjutan. Salah satu solusi konkret yang diusulkan adalah menunjuk KDKMP secara resmi sebagai pangkalan penyalur resmi LPG 3 kilogram. Langkah ini dinilai bisa menjadi suntikan modal kerja sekaligus memastikan perputaran ekonomi koperasi berjalan mandiri.
Editor : Maulana RJ